Menteri Luar Negeri AS yang bertemu dengan pemerintah Ethiopia dan pemimpin Front Pembebasan Rakyat Tigray di Addis Ababa minggu lalu itu memuji penyelesaian konflik dan kondisi kemanusiaan yang membaik.
Tetapi, ia mengatakan bahwa untuk membangun perdamaian yang langgeng, harus ada pengakuan atas kekejaman yang dilakukan oleh semua pihak, akuntabilitas, dan rekonsiliasi.
India
Departemen Luar Negeri AS menemukan bahwa pada tahun 2022, pemerintah India atau agennya melakukan penangkapan, penahanan, dan pembunuhan sewenang-wenang; melakukan penyiksaan terhadap tahanan; dan gagal menyelidiki atau meminta pertanggungjawaban pelaku atas kekerasan berbasis gender. Laporan tersebut juga mengatakan India terlalu membatasi pers dan organisasi HAM.
“Kurangnya pertanggungjawaban atas kesalahan pejabat melekat di semua tingkat pemerintahan, ini mengakibatkan impunitas yang meluas. Kurangnya petugas polisi yang terlatih, sumber daya pengadilan yang tidak memadai, dan lemahnya penegakan hukum juga menyebabkan tingkat hukuman yang rendah,” menurut laporan tersebut.
Arab Saudi
Departemen Luar Negeri AS memberikan penilaian yang sama kepada Arab Saudi, mitra utama AS di Timur Tengah yang hubungannya menjadi renggang akibat isu HAM. Pada tahun 2022, kerajaan terlibat dalam penangkapan dan pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, represi transnasional, dan melakukan pelanggaran perang melalui serangan udara terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Yaman, kata laporan itu.
Israel
Laporan itu memberikan kritik tajam terhadap sekutu dekat AS, Israel. Di antara pelanggaran lainnya, ia mengutip laporan yang kredibel terkait pembunuhan yang sewenang-wenang; penahanan yang tidak adil, termasuk terhadap warga Palestina di Israel dan wilayah pendudukan; pembatasan terhadap warga Palestina yang tinggal di Yerusalem, termasuk campur tangan terhadap privasi, keluarga, dan rumah warga.
Menurut laporan, sistem peradilan militer dan sipil Israel tidak menemukan banyak anggota pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran. Namun dikatakan bahwa pemerintahnya telah mengambil beberapa langkah untuk mengidentifikasi, menyelidiki, mengadili, dan menghukum pejabat yang melakukan pelanggaran HAM, terlibat dalam korupsi, atau keduanya di Israel.
Turki
Departemen Luar Negeri AS menemukan bahwa Turki, sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan mitra keamanan utama, terus melakukan pelanggaran HAM, khususnya di bawah wewenang undang-undang anti-terorisme tahun 2018. Laporan tersebut mengutip laporan yang kredibel tentang penangkapan, penahanan, dan pembunuhan sewenang-wenang; kurangnya independensi peradilan; dan pembatasan kebebasan bergerak dan berekspresi.
Laporan AS berulang kali merujuk pada impunitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Turki dan anggota pasukan keamanan negara tersebut.
(bbn)
