Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz menjamin 11 panelis yang ditetapkan dalam debat ketiga capres-cawapres telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
Pernyataan KPU merespons protes cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang ingin dua panelis dari Universitas Pertahanan (Unhan) diganti, karena khawatir adanya indikasi kecurangan dalam proses perumusan materi debat capres yang akan digelar pada 7 Januari tersebut.
"Soal urusan panelis, panelis debat ketiga ini yang jelas mereka memang kita cari, kita konfirmasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan latar belakang yang memang sesuai dengan kita tetapkan," kata Mellaz dalam konferensi pers perisapan debat ketiga, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2023).
Mellaz menyebut panelis yang menyusun materi debat, KPU juga melakukan konfirmasi dan ketersediaan panelis terlibat dahulu. Konfirmasi, kata dia, juga berkaitan dengan latar belakang panelis termasuk keterlibatannya dalam politik.
"Konfirmasi dan ketersediaan itu sekaligus mengonfirmasi bukan saja kesiapan dari panelis untuk dikarantina, tapi juga menandatangani pakta integritas dan juga pertanyaan kepada beliau semua, apakah setiap panelis ini bukan menjadi bagian dari, tim kampanye pasangan calon," tegasnya.
Adapun dua nama panelis yang dikhawatirkan oleh Cak Imin yaitu; Dr. Kusnanto Anggoro (Pakar Keamanan Universitas Pertahanan) dan Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio (KSAL 2012-2014) Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan).
Cak Imin sendiri meminta keduanya untuk diganti karena Universitas Pertahan (Unhan) terafiliasi di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mana dipimpin oleh capres nomor urut 02 yakni, Prabowo Subianto.
"Terus terang saya protes karena itu mengganggu obyektifitas, karena apa pun Unhan di bawah Pak Prabowo, Menhan (Menteri Pertahanan)," kata Cak Imin, dikutip Jumat (5/1/2024).
Sebelumnya KPU juga telah menetapkan sebelas nama panelis, yang akan menyusun tema debat ketiga yaitu:
1. Prof. Angel Damayanti, Ph.D (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia)
2. Curie Maharani Savitri, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus)
3. Prof. Evi Fitriani, Ph.D, (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia)
4. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani)
5. I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D (Ahil Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada)
6. Dr. lan Montratama (Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina)
7. Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D (Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional)
8. Dr. Kusnanto Anggoro (Pakar Keamanan Universitas Pertahanan)
9. Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio (KSAL 2012-2014) dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan)
10. Philips J. Vermonte, Ph.D (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS)
11. Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.I.P. S.SI., M.T, M.SI. (Han) (Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran)
(prc/ain)
