Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap proyek kereta Light Rail Transit atau LRT Jabodebek. Hal ini diungkap anggota Komisi VI DPR, Amin Ak usai munculnya banyak masalah pada kualitas trainset buatan INKA tersebut.
"Rabu 1 November kemarin, rangkaian kereta LRT Jabodebek Cibubur Line - Dukuh Atas dilaporkan sempat mogok di tengah jalan selama tiga menit. Peristiwa ini menambah deretan masalah pada LRT Jabodebek, setelah sebelumnya banyak unit roda yang aus," kata Amin seperti dikutip dari laman DPR, Senin (6/11/2023).
Menurut dia, kerusakan pada tubuh kereta menyebabkan layanan LRT Jabodebek terhambat. Pada kasus roda yang aus, manajemen LRT kemudian hanya mengoperasikan 9 dari 18 trainset yang normalnya beroperasi per hari.
“Hal itu mengakibatkan waktu tunggu dan keberangkatan LRT menjadi molor karena Sebagian trainset harus masuk ruang perawatan,” ujar Amin.
Dia menilai, audit BPK diperlukan untuk mengetahui kualitas teknologi dan pembuatan fisik trainset LRT jabodebek. Dia sendiri mengklaim tak meragukan kemampuan PT INKA yang sudah menjadi produsen kereta hingga ke luar negeri.
DPR ingin pemeriksaan dengan lebih detil dan menyeluruh tentang masalah pada pembuatan trainset tersebut. Proses pemeriksaan pun bisa dilanjutkan hingga penyelidikan jika memang ada ketidaksesuaian pada bahan atau proses pengerjaannya.
“Saya khawatir ada praktik rente dalam pengadaan trainset LRT, sehingga kualitasnya tidak memenuhi standar," kata dia.
Dia juga merujuk pada polemik antara Siemens, sebagai pengelola software dengan LRT Jabodebek, Agustus lalu. Pada saat itu, Siemens juga melaporkan adanya ketidaksesuaian teknis antara jalur dengan 31 unit trainset buatan INKA. Polemik ini sempat membuat tarik ulur peresmian operasional komersial LRT Jabodebek.
Buruknya kualitas trainset LRT, menurut Amin, bisa menurunkan kepercayaan publik akan kemampuan perusahaan pelat merah atau produk dalam negeri. Audit ini justru bisa menunjuk secara jelas letak kesalahannya pada produksi atau memang ada praktek korupsi yang menurunkan semua kualitas.
“Jika dibiarkan, hal ini akan membuat industri kereta api kita sulit melangkah lebih jauh. Padahal kita sedang membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan anak bangsa dalam urusan teknologi perkeretaapian,” kata Amin.
(frg)
