Dia memperkirakan, rata-rata ICP hingga Oktober telah mencapai sekitar US$93/barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 senilai US$70/barel.
Pemerintah juga telah menaikkan pagu subsidi dan kompensasi energi dari Rp338 triliun menjadi sekitar Rp500 triliun.
"Dengan sensitivitas fiskal sekitar Rp10,3 triliun untuk setiap kenaikan US$1 ICP dalam setahun, penurunan ICP dari ekspektasi US$100 menjadi US$90 pada November dan Desember secara kasar hanya menghemat sekitar Rp15 triliun sampai Rp20 triliun," kata Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Senin (9/11/2026).
Insentif Politik
Lebih lanjut, Yusuf menyatakan hasil pemilu sela AS tersebut memperbesar insentif politik bagi pemerintahan Trump untuk meredakan konflik; terutama karena tingginya biaya perang dan inflasi harga bahan bakar minyak (BBM) turut menjadi faktor kekalahan Partai Republik.
Dia mencatat pasar merespons perkembangan tersebut dengan menurunkan ekspektasi harga minyak, sebab Brent sempat anjlok sekitar 9% hingga menyentuh level terendah sejak awal September setelah kemenangan Partai Demokrat di Kongres dan Senat.
Meski demikian, Yusuf mengingatkan penurunan harga minyak setelah hasil pemilu sela AS belum mencerminkan perubahan fundamental pasokan global.
Dia menilai pasar masih bereaksi terhadap harapan penyelesaian konflik, sementara belum ada kepastian bahwa Washington dan Teheran siap mencapai kesepakatan.
"Hal itu sudah terlihat sehari kemudian saat harga minyak kembali naik cukup tajam. Kondisi fisik pasar juga masih ketat. Stok minyak global telah berkurang hampir 1 miliar barel sejak perang pecah pada akhir Februari," ujarnya.
Proyeksi Harga
Dalam jangka menengah, Yusuf memprediksi harga minyak bergerak turun secara bertahap apabila konflik dapat diselesaikan.
Dia mencatat kontrak Brent Desember 2027 berada di sekitar US$84,75/barel, sementara proyeksi lainnya menempatkan rata-rata harga minyak pada 2027 sekitar US$84/barel.
Dalam skenario dasar, kata Yusuf, Brent hingga akhir tahun masih berpotensi bergerak di kisaran US$90—US$100/barel.
Jika kesepakatan tercapai pada kuartal I-2027 dan arus pasokan mulai pulih, harga dapat turun ke US$80—US$85/barel pada pertengahan tahun dan US$75—US$80/barel pada akhir 2027.
Namun, dia menegaskan penurunan hingga US$60/barel masih sulit terjadi karena pasar perlu mengisi kembali stok minyak yang telah terkuras selama konflik.
Sebaliknya, eskalasi perang berpotensi mendorong Brent kembali menembus US$120/barel.
"Penurunan Brent juga tidak langsung menurunkan biaya pengadaan BBM. Harga produk olahan seperti solar masih dapat bertahan tinggi akibat terganggunya kapasitas kilang di Timur Tengah, serta premi asuransi dan ongkos angkut yang belum kembali normal," ungkap Yusuf.
Harga minyak mentah Brent berjangka anjlok pekan lalu setelah Presiden AS Donald Trump—yang terpukul akibat kekalahan telak Partai Republik dalam pemilihan sela—memberi sinyal bahwa dia tidak akan segera melanjutkan tindakan permusuhan terhadap Iran.
Sebagai acuan global, harga minyak Brent telah jatuh hampir 20% pekan ini karena para pelaku pasar mengantisipasi potensi penurunan ketegangan; saat ini, harga diperdagangkan di kisaran US$97/barel di London.
Penurunan drastis ini menyingkap kelemahan mendasar di pasar tempat transaksi fisik minyak mentah berlangsung—sebuah pasar di mana penurunan harga telah dimulai sejak bulan lalu dan terus berlanjut hingga kini.
Dari Timur Tengah hingga Laut Utara dan Afrika Barat, premi untuk kargo fisik telah anjlok dalam beberapa pekan terakhir—bahkan dalam beberapa kasus berubah menjadi diskon—seiring dengan melonjaknya ekspor dari negara-negara raksasa Teluk—seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA)—kembali ke tingkat sebelum konflik, sementara permintaan minyak tetap lemah.
Meskipun persediaan minyak dunia sempat terkuras selama konflik yang melibatkan Iran, pasokan kargo yang tersedia untuk dibeli saat ini justru melimpah.
Adapun, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp500 triliun pada akhir 2026
Suahasil menyebut alasan dinaikannya anggaran subsidi dan kompensasi tersebut dikarenakan semakin naiknya ICP.
“Karena kita mengambil situasi bahwa pada 2026 ini ada peningkatan harga ICP. Maka ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) November di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi dan kompensasi yang dipatok pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 senilai Rp338 triliun.
Angka Rp500 triliun tersebut nantinya akan menjadi patokan bagi pemerintah untuk membayar subsidi dan kompensasi bulanan kepada PLN dan Pertamina hingga akhir tahun.
“Sampai dengan 30 Oktober telah dibayarkan Rp333,9 triliun. Dan tentu November, Desember tentu akan terus kita bayarkan sesuai dengan anggaran yang ada,” kata Suahasil.
Suahasil menyebut bahwa hingga akhir Oktober rata-rata ICP sudah mencapai US$93/barel dengan kurs di sekitar Rp17.508/US$.
-- Dengan asistensi Azura Yumna R. P.
(wdh)
