Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Penyidik juga menduga terdapat penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan tanpa hak, tetapi juga dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Sasaran dugaan penyadapan juga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, dan kalangan pengusaha. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa saksi dan ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

(mef/frg)