CNN, MS Now, dan Politico meminta pengadilan mengeluarkan perintah yang segera memulihkan akses mereka ke Gedung Putih selama proses gugatan berlangsung.
Hakim Distrik AS Timothy J. Kelly, yang ditunjuk Trump, menjadwalkan sidang atas permintaan tersebut pada Rabu. Kelly pernah menangani kasus serupa pada 2018, ketika CNN menggugat setelah Gedung Putih mencabut kredensial koresponden Jim Acosta. Kelly kemudian memerintahkan agar akses Acosta dipulihkan.
Trump merujuk pada putusan tersebut dalam unggahan di media sosial pada Senin, mengkritik Kelly dan menyebut bahwa hakim tersebut “sayangnya, ditunjuk oleh ‘TRUMP.’” Presiden mengatakan, “kami akan mengajukan banding” jika Kelly memutuskan perkara tersebut melawannya.
Larangan yang diberlakukan Trump menandai eskalasi signifikan dalam upaya pemerintahannya membatasi akses pers ke berbagai acara dan tempat yang menjadi kepentingan publik. Pengadilan federal sebelumnya telah membatalkan langkah serupa terhadap reporter yang bekerja di kompleks Gedung Putih. Amandemen Pertama Konstitusi AS melarang pemerintah membuat undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara dan kebebasan pers.
Ketiga media tersebut mengatakan bahwa jurnalis mereka ditolak masuk ke area Gedung Putih pada Sabtu, sehari setelah Trump mengumumkan larangan tersebut.
Langkah itu langsung berdampak pada peliputan kegiatan presiden. CNN sebelumnya dijadwalkan menjadi media penyiaran yang ikut dalam perjalanan Trump ke New York pada Senin menjelang Sidang Umum PBB, tetapi kemudian dicoret dari daftar tersebut.
CNBC melaporkan pada Senin bahwa White House TV pool tidak akan meliput kegiatan selama perjalanan Trump ke New York. Reporter CNN Kaitlan Collins membagikan di media sosial sebuah email yang disebutnya berasal dari Bryan Boughton, ketua TV pool saat ini. Email tersebut menyatakan bahwa “mulai hari ini, TV pool tidak akan meliput kegiatan yang ditetapkan sebagai liputan pool untuk Presiden.” Email itu merujuk pada keputusan Gedung Putih untuk mencegah CNN menjalankan tugasnya dalam pool dan menyebutkan bahwa “tidak akan ada pengganti pool yang dibentuk.”
“Publik memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mendapatkan informasi yang akurat dan independen mengenai pemerintahnya. Tidak ada pemerintahan yang seharusnya membatasi organisasi berita hanya karena tidak menyukai pemberitaannya,” kata ABC News, CBS News, CNN, Fox News, dan NBC News, yang merupakan anggota White House television pool, dalam pernyataan bersama pada Senin.
Trump, yang selama bertahun-tahun menyebut pemberitaan kritis terhadap pemerintahan dan kebijakannya sebagai “berita palsu”, membela langkah tersebut melalui media sosial pada Senin.
“Gedung Putih tidak sedang melakukan serangan terhadap Kebebasan Pers, sesuatu yang saya hargai,” kata Trump. “Gedung Putih sedang melakukan serangan terhadap BERITA PALSU, sesuatu yang telah tumbuh seperti Kanker di Amerika Serikat tercinta,” tambahnya, seraya mengklaim bahwa pemberitaan tersebut “merupakan ancaman terhadap Keamanan Nasional kita.”
Gedung Putih pada Senin mengindikasikan akan menyediakan liputan kegiatan presiden melalui situs webnya sendiri dengan apa yang disebutnya “Trump TV: The Essentials Station.”
“Saksikan momen-momen terbesar Pemerintahan Trump di satu tempat. Video teratas, pernyataan penting, dan sorotan yang wajib disaksikan, disiarkan 24/7 dan diperbarui secara real time,” demikian keterangan pada halaman video streaming Gedung Putih. Halaman tersebut menyebutkan layanan itu akan diluncurkan pada pukul 19.00 waktu Washington.
Gedung Putih belum segera menanggapi permintaan keterangan lebih lanjut.
Menteri Keuangan Scott Bessent, ketika ditanya mengenai larangan tersebut dalam wawancara dengan CNBC, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui banyak mengenai keputusan itu. Namun, ia kemudian mengkritik pers dan pemberitaannya. “Kita lihat saja, mungkin ini merupakan perubahan dalam peliputan di Gedung Putih,” katanya.
Departemen Keuangan sebelumnya mengecualikan jurnalis dari sejumlah media, termasuk Bloomberg News, New York Times, dan Wall Street Journal, dari peliputan pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20 baru-baru ini. Departemen Pertahanan secara terpisah melarang organisasi media arus utama mempertahankan kantor di Pentagon tahun lalu setelah mereka menolak menyetujui pembatasan baru terhadap aktivitas mereka.
Trump mengumumkan melalui unggahan di media sosial pada Jumat bahwa ia mencabut akses CNN, MS NOW, dan Politico “efektif segera” karena apa yang disebutnya sebagai pemberitaan yang tidak menguntungkan pemerintahannya. Ia memperingatkan bahwa “media berita palsu lainnya” juga dapat segera dilarang.
“Organisasi media seharusnya tidak dapat terus-menerus menulis atau melaporkan FIKSI dan KEBOHONGAN ketika meliput Presiden Amerika Serikat, Pemerintahan Trump, atau Amerika Serikat,” kata Trump dalam unggahan tersebut.
Dalam gugatan mereka, ketiga media tersebut berpendapat bahwa larangan Trump melanggar Amandemen Pertama karena merupakan tindakan pembalasan yang tidak sah terhadap mereka, mengingat Trump menyatakan larangan itu sebagai respons langsung terhadap pemberitaan mengenai pemerintahannya. Mereka mengatakan larangan tersebut “secara terang-terangan mendiskriminasi berdasarkan sudut pandang editorial.”
Ketiga media tersebut juga menuduh presiden melanggar hak mereka atas proses hukum berdasarkan Amandemen Kelima karena tidak memberikan standar yang jelas sebagai dasar keputusannya dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menggugat larangan tersebut sebelum diberlakukan.
Langkah tersebut terjadi ketika presiden menghadapi situasi politik yang penuh tantangan, dengan tingkat persetujuannya berada di titik terendah dan jajak pendapat menunjukkan ketidakpuasan pemilih yang luas terhadap agenda ekonominya, khususnya terkait tingginya biaya hidup dan perang Iran. Konflik tersebut, yang kini memasuki bulan ketujuh, telah mendorong harga energi global naik dan semakin membebani pengeluaran masyarakat AS.
Tahun lalu, Associated Press menggugat pejabat pemerintahan Trump setelah dilarang mengikuti berbagai kegiatan oleh Gedung Putih, meskipun reporter mereka masih diizinkan bekerja dari dalam kompleks tersebut. Perkara itu masih berlanjut di pengadilan.
(bbn)
