Badan Komunikasi Pemerintah mengatakan setidaknya terdapat lima agenda utama yang diusung delegasi Indonesia dalam KTT Ke-18 BRICS di New Delhi, India pada 12—13 September 2026.
Pertama, Indonesia mendorong penguatan tata kelola global dan reformasi sistem perdagangan dunia yang inklusif, terbuka, dan nondiskriminatif dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi utama.
“Kedua, Indonesia mendorong penguatan kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan keadilan ekologis global. Dalam forum BRICS 2026, Indonesia menekankan bahwa perlindungan ekosistem dan ketahanan iklim merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan,” sebagaimana dikutip melalui keterangan tertulis Badan Komunikasi, Sabtu (12/9/2026).
Ketiga, Indonesia mendukung penguatan New Development Bank (NDB). Saat ini, Indonesia masih menyelesaikan proses internal untuk bergabung sebagai anggota NDB.
Keempat, Indonesia aktif dalam agenda kekayaan intelektual. Indonesia membawa inisiatif mengenai tata kelola royalti digital global dan sebelumnya telah memperkenalkan Protokol Jakarta dalam forum BRICS Intellectual Property Offices.
Kelima, kerja sama BRICS juga mencakup bidang ketahanan pangan, pertanian, kesehatan, pendidikan, pembangunan perkotaan, energi, serta perdagangan dan investasi.
“Indonesia membawa kepentingan nasional sekaligus agenda yang sejalan dengan prioritas keketuaan BRICS India 2026.”
Di sisi lain, Badan Komunikasi juga menggarisbawahi keanggotaan BRICS memberikan Indonesia akses ke forum kerja sama dengan negara-negara yang memiliki skala ekonomi dan pasar yang besar.
(azr/wep)
