“Belum pernah [bertemu], saya juga bingung kenapa dia ngomongnya di media Tapi enggak apa-apa nanti kita lihat,” kata Purbaya.
Purbaya juga mengatakan bahwa saat ini kemampuan fiskal dari DKI Jakarta sudah cukup sehat. Namun, jika dibutuhkan pemerintah mmempersilakan jika pemda DKI Jakarrta berencana membuka obligasi.
“Kalau uangnya banyak ya ngapain pinjam. Tapi, kalau butuh ya enggak apa-apa pinjam aja,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menerbitkan izin obligasi daerah, meski hal ini diklaim dapat membantu pemasukan daerah di tengah minimnya anggaran transfer ke daerah.
"Jadi kita masih hati-hati dalam kebijakan membolehkan daerah, menerbitkan obligasi atau tidak. Kalau tidak hati-hati, kita seperti Brasil atau Argentina waktu itu, ketika daerahnya tidak bisa bayar, goncang semua perekonomiannya," kata Purbaya dikutip, Jumat (4/9/2026).
Oleh karena itu, ketimbang menerbitkan obligasi daerah, Purbaya menyarankan daerah dapat memperoleh pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk penambahan dana daerah.
Sebagai catatan, pada 2026 anggaran TKD diketahui mengalami penurunan, di mana berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Juli 2026, pagu TKD tercatat Rp693 triliun.
Angka tersebut turun dari pagu TKD 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. Hingga Juli 2026, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp357,4 triliun atau sekitar 51,6 persen dari pagu.
(ell)
