Selain itu, dari Kementerian Keuangan, Purbaya juga membantu melakukan monitoring pelaksanaan implementasi, terutama dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Nanti kalau ada yang ngaco, Kita kasih masukkan ke BGN, bahwa di satu tempat SPPG tentu melakukan kesalahan. Dan kalau nggak didengar, kita kurangin anggarannya otomatis” kata Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya membuka peluang untuk kembali memangkas anggaran program MBG tahun depan hingga di bawah Rp200 triliun.
Purbaya yakin efisiensi anggaran ini dapat dicapai lewat perbaikan dan pemanfaatan teknologi. Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp240 untuk salah satu program prioritas milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Saya bicara dengan ketua BGN yang baru, sepertinya [anggaran] bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200-an triliun. Tahun depan juga dianggarkan Rp240 [triliun], tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi," kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom, dikutip Jumat (4/9/2026).
Di samping itu, Bendahara Negara tersebut memastikan bakal mempekuat pengawasan pelaksanaan program MBG lewat pihaknya untuk memastikan penggunaan anggaran di lapangan betul berjalan efisien.
"Jadi pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG," tuturnya.
Adapun sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengatakan anggaran MBG pada 2027 mencapai Rp232,50 triliun. Anggaran tersebut merupakan bagian dari total pagu BGN 2027 sebesar Rp240,20 triliun.
Angka tersebut telah memperhitungkan efisiensi sebesar Rp30 triliun pada komponen bantuan pemerintah untuk MBG, dari semula Rp265,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun.
"Dari semula Rp265,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun. Angka Rp240,20 triliun tersebut yang menjadi dasar rencana kerja dan anggaran yang kami sampaikan pada siang hari ini," ujar Kepala BGN Sudaryono.
(ell)
