Kekalahan tersebut meningkatkan tekanan terhadap sang perdana menteri menjelang pemilihan umum yang harus diselenggarakan paling lambat awal tahun 2028.
Bloomberg News melaporkan pada 27 Agustus bahwa Anwar sedang mempertimbangkan untuk menunda pemilihan umum hingga paruh kedua tahun depan, setelah sebelumnya sempat mempertimbangkan untuk melaksanakannya paling cepat pada Oktober.
Kuota bahan bakar sempat diturunkan awal tahun ini karena konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga energi dan membebani anggaran subsidi pemerintah.
Anwar tidak menyebut berapa biaya yang harus ditanggung pemerintah jika kuota tersebut dipulihkan. Pemerintah sudah menanggung subsidi sebesar 40 miliar ringgit untuk tahun ini berdasarkan kuota yang berlaku sebelumnya.
Bensin yang umum digunakan di Malaysia dijual seharga 1,99 ringgit per liter berdasarkan tarif bersubsidi, hampir setengah dari harga pasar sebesar 3,82 ringgit per liter untuk pekan yang berakhir pada 2 September. Solar bersubsidi dijual seharga 2,10 ringgit per liter, juga kurang dari setengah harga pasar sebesar 4,72 ringgit per liter.
Anwar juga mengumumkan bahwa ambang batas minimum kewajiban penggunaan faktur elektronik (e-invoicing) bagi usaha kecil dan menengah akan dinaikkan.
Kewajiban ini akan berlaku bagi perusahaan dengan omzet tahunan sebesar 3 juta ringgit, naik dari ambang batas saat ini sebesar 1 juta ringgit. Isu seputar faktur elektronik (e-invoicing) disebut-sebut sebagai salah satu keluhan utama kalangan usaha kecil.
Sebelumnya, Perdana Menteri berjanji akan mempercepat reformasi dan upaya pemberantasan korupsi, guna menggalang dukungan di kalangan mitra koalisinya serta para pemilih yang merasa frustrasi akibat lambatnya laju perubahan.
Partai Aksi Demokratik (DAP)—komponen terbesar dalam koalisi Pakatan—telah mendesaknya untuk merealisasikan perubahan legislatif yang telah lama dijanjikan, termasuk pembatasan masa jabatan perdana menteri.
Awal bulan ini, partai tersebut menggelar pemungutan suara internal untuk menentukan apakah mereka akan tetap dalam pemerintahan Anwar; hasilnya, para anggota memutuskan tetap bertahan.
Pemerintahan Anwar juga telah mengintensifkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi sejak kekalahan dalam pemilu.
Mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan mantan menteri Saravanan Murugan didakwa di pengadilan pekan lalu setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC).
Keduanya merupakan anggota Barisan Nasional, mitra utama dalam pemerintahan koalisi multi-partai Anwar yang kini muncul sebagai pesaing elektoral yang semakin kuat berkat penampilan gemilang mereka dalam pemilu tingkat negara bagian.
Lembaga antikorupsi tersebut juga menangkap seorang mantan kepala perbendaharaan (identitasnya tidak diungkap) terkait dugaan penyalahgunaan dana haji Malaysia, Tabung Haji.
Ekonomi Malaysia tetap tangguh di bawah kepemimpinan Anwar, tetapi perdana menteri tersebut mengakui bahwa indikator makroekonomi yang kuat belum tercermin dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi banyak warga Malaysia. Tekanan biaya hidup dan meningkatnya politik identitas menjadi isu-isu utama.
Anwar dijadwalkan mengumumkan anggaran 2027 pada 9 Oktober, di mana ia akan mengumumkan paket kebijakan yang lebih luas yang bertujuan meringankan beban rumah tangga dan memperkuat dukungan bagi pemerintahannya.
(bbn)
