Kepastian tersebut, juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Purbaya sebelumnya yang menyebut kementeriannya bakal mengambil alih saham konsorsium proyek Whoosh lewat entitas khusus otoritas fiskal yakni SMV.
Dia juga memastikan penerbitan obligasi valuta asing berdenominasi renminbi yuan atau Panda Bond yang dirilis Kamis (23/7/2026) bukan digunakan untuk pembiayaan pembayaran utang Whoosh. Penerbitan obligasi pemerintah tersebut merupakan bagian untuk menutup defisit APBN di tahun ini.
"Ini kan untuk menutup defisit kita. Nanti ke depan apakah pakai itu, nanti kita lihat seperti apa," tuturnya awal Agustus ini.
Adapun salah satu SMV yang dikendalikan Kementerian Keuangan adalah PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Entitas khusus otoritas fiskal itu bergerak di bidang pembiayaan pembangunan dan infrastruktur.
“Jadi tidak langsung menjadi tanggung jawab APBN, jadi walaupun itu diolah pemerintah tidak akan membebani APBN,” kata dia.
Di sisi lain, dia memastikan bahwa lengan investasi Kementerian Keuangan itu hanya mengambil bagian saham milik konsorsium BUMN yang tergabung ke dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
“China masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh akan perpanjang ke arah Jawa Timur,” kata dia.
Saat awal pendiriannya, 38% saham PSBI dikuasai PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PTPN masing-masing memegang 25% dan JSMR menghimpit 12%.
Setelah adanya cost overrun US$1,2 miliar, komposisi pemegang saham PSBI dikocok ulang dengan menempatkan KAI sebagai pemimpin konsorium yang memegang 58,53% saham.
WIKA kemudian memegang 33,33% saham, disusul PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PTPN masing-masing 7,08% dan 1,03%.
PSBI kemudian membentuk konsorsium dengan Beijing Yawan (BY) lewat usaha patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). PSBI memegang 60% saham dan sisanya dipegang oleh perusahaan China BY.
Proyek ini belakangan menelan investasi US$7,27 miliar yang dibiayai dari pinjaman CDB US$4,55 miliar dan sisanya dipenuhi dari ekuitas pemegang saham US$2,72 miliar.
Konstruksi kereta cepat itu molor dari tiga tahun menjadi delapan tahun, sejak 2016 sampai dengan 2023. Konsekuensinya, seluruh perencanaan awal meleset yang mengakibatkan pembengkakan biaya.
(prc/ell)
