Undang-undang baru tersebut menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan pemerintahan tetap dapat berjalan apabila bencana alam atau keadaan darurat melanda Tokyo.
Pemerintah Jepang memperkirakan terdapat sekitar 70% peluang terjadinya gempa berkekuatan sekitar magnitudo 7 di wilayah metropolitan Tokyo dalam 30 tahun ke depan. Gempa dengan kekuatan tersebut dikategorikan sebagai gempa besar yang dapat menimbulkan kerusakan luas.
Bencana semacam itu berpotensi mengganggu operasional kantor perdana menteri, parlemen, kementerian, hingga lembaga keuangan yang berkantor pusat di ibu kota. Jika kondisi tersebut terjadi, wilayah yang ditunjuk sebagai ibu kota cadangan akan mengambil alih fungsi-fungsi penting pemerintahan, administrasi, dan perekonomian untuk sementara waktu.
Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan darurat, kawasan tersebut juga diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah ingin mengurangi apa yang disebut dalam undang-undang sebagai "konsentrasi berlebihan" aktivitas ekonomi dan penduduk di Tokyo.
Saat ini, Tokyo menyumbang sekitar seperlima dari total output ekonomi Jepang, menjadi lokasi lebih dari separuh perusahaan terbuka di negara itu, serta dihuni sekitar 30% populasi nasional.
Undang-undang baru juga mengatur investasi untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, jaringan transportasi, dan infrastruktur perkotaan di wilayah ibu kota kedua. Selain itu, pemerintah akan menawarkan insentif pajak, reformasi regulasi, dan berbagai kebijakan lain guna menarik investasi swasta sekaligus meningkatkan daya saing industri.
Mengapa rencana ini menuai kontroversi?
Pembentukan ibu kota kedua telah lama menjadi kebijakan andalan Partai Inovasi Jepang (Ishin) yang berbasis di Osaka. Pendiri partai tersebut, mantan Gubernur Osaka Toru Hashimoto, pertama kali mengusulkan agar Osaka menjadi ibu kota kedua Jepang sekitar tahun 2010.
Pengesahan undang-undang ibu kota kedua merupakan salah satu janji utama yang diberikan Takaichi untuk membujuk Ishin bergabung dalam pemerintahan koalisi setelah kerja sama panjang Partai Demokrat Liberal (LDP) dengan Komeito berakhir tahun lalu.
Para pengkritik menilai anggaran besar, insentif pajak, dan investasi infrastruktur dikhawatirkan akan lebih banyak mengalir ke Osaka atau beberapa wilayah tertentu, sehingga daerah lain justru terabaikan.
Pemerintah sendiri hingga kini belum memperkirakan total biaya pembangunan ibu kota kedua maupun manfaat ekonomi yang akan diperoleh. Kondisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai disiplin fiskal pemerintah, terutama karena Takaichi sebelumnya juga mendapat sorotan pasar atas sejumlah program kebijakan yang membutuhkan anggaran besar.
Perdebatan mengenai ibu kota kedua juga berkaitan dengan dinamika politik lokal Osaka. Sebagian pihak menilai undang-undang ini dapat menghidupkan kembali Osaka Metropolis Plan, yakni usulan lama Ishin untuk mengubah struktur pemerintahan Kota Osaka agar menyerupai sistem distrik khusus di Tokyo, sehingga fungsi administrasi kota dan pemerintah prefektur tidak lagi tumpang tindih.
Usulan tersebut sudah dua kali ditolak warga melalui referendum. Namun, gubernur Osaka masih berencana menggelar pemungutan suara ketiga pada musim semi mendatang.
Kota mana yang berpeluang menjadi ibu kota alternatif?
Undang-undang tersebut tidak secara langsung menunjuk Osaka ataupun kota lain sebagai ibu kota kedua. Aturan itu hanya membentuk kerangka hukum yang memungkinkan setiap prefektur mengajukan diri.
Isi undang-undang juga membuka peluang adanya lebih dari satu ibu kota cadangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meredam kritik bahwa kebijakan tersebut dibuat khusus demi menguntungkan Osaka. Keputusan akhir mengenai kota yang dipilih berada di tangan perdana menteri.
Agar memenuhi syarat, suatu wilayah harus memiliki risiko kerusakan yang lebih rendah dibanding Tokyo apabila bencana besar terjadi secara bersamaan. Selain itu, wilayah tersebut juga harus memiliki infrastruktur pemerintahan yang memadai, skala ekonomi yang cukup besar, jumlah penduduk yang memadai, serta kapasitas administratif untuk menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan cadangan.
Sejumlah kota dan prefektur telah menyatakan minatnya, antara lain Fukuoka, Hokkaido, dan Miyagi. Gubernur Prefektur Aichi Hideaki Omura, yang wilayahnya menjadi basis produsen otomotif Toyota Motor Corp., bahkan langsung menyatakan keinginannya agar Aichi menjadi daerah pertama yang mengajukan status sebagai ibu kota kedua setelah undang-undang disahkan.
Apa arti pengesahan undang-undang ini bagi Takaichi?
Pengesahan undang-undang tersebut berhasil meredakan ketegangan dengan Ishin setelah pemerintah menunda janji penting lainnya kepada mitra koalisinya, yakni rancangan undang-undang untuk mengurangi jumlah kursi parlemen, hingga sidang luar biasa pada musim gugur.
Namun, RUU ibu kota kedua hanya lolos di Majelis Tinggi dengan selisih dua suara. Tipisnya margin kemenangan tersebut, ditambah kebuntuan pembahasan selama sepekan, menunjukkan bahwa Takaichi kemungkinan akan menghadapi tantangan besar dalam meloloskan agenda-agenda kebijakan lainnya, meskipun koalisinya menguasai mayoritas besar di Majelis Rendah yang memiliki kewenangan lebih kuat.
Undang-undang ibu kota kedua juga menambah daftar kebijakan pemerintah yang memicu perdebatan, termasuk kriminalisasi tindakan penodaan bendera nasional yang dinilai sebagian kalangan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, serta revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran yang mengabaikan dukungan publik terhadap kemungkinan perempuan menjadi kaisar.
Tingkat kepuasan publik terhadap Takaichi juga terus menurun karena pemerintah dianggap lebih fokus pada pembahasan undang-undang yang tidak mendesak dibanding menangani persoalan biaya hidup yang semakin tinggi.
Ia juga belum memenuhi janji kampanyenya untuk mengurangi tekanan inflasi melalui pemotongan pajak konsumsi atas bahan pangan, kebijakan yang oleh sebagian pihak dinilai kurang bijaksana secara fiskal sekaligus bersifat populis.
Apa dampaknya bagi Tokyo?
Dalam jangka pendek, dampaknya diperkirakan masih terbatas. Status Tokyo sebagai ibu kota tidak berubah dan undang-undang tersebut juga tidak secara langsung mewajibkan kementerian maupun perusahaan untuk pindah.
Banyak rincian teknis, seperti kementerian mana yang akan dipindahkan dan bagaimana proses transisi akan dilakukan, masih akan diputuskan pada tahap berikutnya.
Namun dalam jangka panjang, keberadaan ibu kota kedua berpotensi secara bertahap mengurangi dominasi Tokyo dengan mengalihkan investasi, pembangunan infrastruktur, hingga sebagian fungsi pemerintahan ke wilayah lain.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike mendukung penguatan fungsi cadangan untuk menghadapi bencana, tetapi menolak anggapan bahwa konsentrasi penduduk dan sumber daya di Tokyo merupakan akar masalah.
Ia menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Metropolitan Tokyo untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk pembangunan pusat kesiapsiagaan bencana di Kota Tachikawa, bagian barat Tokyo.
Apa langkah selanjutnya?
Ibu kota kedua harus ditetapkan dalam waktu sekitar satu tahun setelah undang-undang tersebut mulai berlaku.
Undang-undang mengamanatkan pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi proses penetapan ibu kota kedua. Satuan tugas tersebut akan dipimpin langsung oleh Takaichi.
Pemerintah juga akan menunjuk seorang menteri kabinet yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan proyek ibu kota kedua. Ishin berharap langkah ini dapat membuka jalan bagi partainya untuk pertama kalinya memperoleh kursi di kabinet pada perombakan kabinet berikutnya, sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.
(bbn)
