Di saat AS terus menekan Vietnam terkait isu kekayaan intelektual, kapasitas manufaktur berlebih, dan kecurangan perdagangan, pemerintahan Presiden To Lam berupaya menunjukkan bahwa mereka tengah menindak tegas masalah-masalah tersebut di seluruh lini ekonominya, termasuk penyitaan 50.000 pasang sepatu Nike palsu yang dipublikasikan secara luas.
Kedua belah pihak telah bernegosiasi selama berbulan-bulan untuk memfinalisasi kesepakatan kerangka kerja perdagangan yang mereka capai pada Oktober lalu. Putaran pembicaraan saat ini berlangsung tegang dan sangat sulit, kata para sumber, lantaran kedua negara tidak mencapai kesepakatan mengenai isu transshipment (pengalihan jalur ekspor) serta hambatan non-tarif lainnya.
Penyelidikan atas barang-barang terlarang dari China—baik yang dikirim utuh tanpa perubahan lalu ditempeli label Made in Vietnam maupun yang hanya melalui sedikit proses nilai tambah—menjadi inti dari salah satu tuduhan utama yang dilayangkan Washington terhadap Hanoi, di saat Donald Trump berupaya membangun tembok tarif untuk melindungi ekonomi AS.
“Ada pengiriman ilegal murni di mana mereka mengirimkannya ke Vietnam dan menempelkan stiker Made in Vietnam,” ujar Perwakilan Dagang AS (US Trade Representative) Jamieson Greer awal bulan ini, mengulangi tuduhan yang kerap dilontarkan.
Namun, hal tersebut tampaknya tidak akan mengubah nasib tarif Vietnam.
Vietnam termasuk salah satu dari 60 negara yang dikenai tarif baru oleh AS pada Jumat lalu setelah Washington menilai negara tersebut belum melakukan upaya yang memadai untuk mencegah praktik kerja paksa dalam rantai pasoknya. Kementerian Luar Negeri Vietnam pada Sabtu (25/7) menyatakan keputusan itu "tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya maupun upaya Vietnam dalam mencegah, mengurangi, dan menghapus praktik kerja paksa, termasuk melarang impor produk yang dibuat menggunakan kerja paksa."
Menanggapi tuduhan terkait hak kekayaan intelektual, Vietnam memperketat penegakan hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam dokumen yang disampaikan kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat setelah Vietnam dimasukkan ke dalam daftar "priority foreign country" dalam laporan April lalu. Dokumen setebal 3.581 halaman itu memuat hampir 20.000 kasus pelanggaran yang ditangani otoritas Vietnam sepanjang 2021 hingga 2025.
Vietnam juga termasuk negara yang sedang diselidiki atas dugaan kelebihan kapasitas produksi. Saat ini, Vietnam menjadi satu-satunya negara yang menghadapi tiga penyelidikan sekaligus berdasarkan ketentuan Pasal 301 Amerika Serikat.
Penyelidikan tersebut berlangsung ketika para pejabat perdagangan kedua negara masih kesulitan mencapai kemajuan dalam negosiasi tarif final. Greer sebelumnya mengatakan kesepakatan dagang tidak cukup hanya dengan mempersempit defisit perdagangan AS yang mencapai US$178 miliar. Washington juga mendesak Hanoi untuk mengurangi hambatan perdagangan non-tarif, memperkuat kerja sama di bidang keamanan ekonomi dan pengalihan jalur ekspor, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual milik AS.
Beralih dari kesepakatan kerangka umum menuju perjanjian dagang yang komprehensif antara Washington dan Hanoi terbukti sulit "karena taruhannya sangat besar bagi Vietnam," kata Laura Schwartz, analis senior Asia di Verisk Maplecroft. Menurutnya, isu transshipment menjadi salah satu persoalan paling rumit. Namun, tekanan untuk mencapai kesepakatan diperkirakan akan semakin besar ketika "hasil penyelidikan tersebut mulai diterjemahkan menjadi kebijakan tarif yang benar-benar diberlakukan."
Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam berkembang menjadi salah satu pusat manufaktur utama bagi sejumlah merek terbesar Amerika Serikat, seiring perang dagang pertama Trump dengan China yang mendorong perusahaan-perusahaan mendiversifikasi rantai pasok mereka. Nike Inc memproduksi lebih dari separuh sepatunya di Vietnam, sementara Apple Inc memindahkan sebagian besar produksi non-iPhone, terutama AirPods dan laptop, ke negara tersebut.
Pemerintahan Trump secara konsisten memandang besarnya defisit perdagangan bilateral sebagai bukti bahwa hubungan dagang berjalan tidak adil dan perlu diperbaiki. Bagi Vietnam, persoalan ini menjadi semakin serius karena surplus perdagangannya dengan AS terus meningkat. Berdasarkan data terbaru AS untuk Mei, Vietnam bahkan melampaui Taiwan sebagai negara dengan surplus perdagangan bulanan terbesar terhadap AS.
(bbn)
