Pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Vietnam dan Filipina masing-masing mencapai US$4.970 dan US$4.850 pada 2025. Angka tersebut melampaui ambang batas Bank Dunia sebesar US$4.636 untuk masuk kategori negara berpendapatan menengah atas.
"Meski menghadapi guncangan global maupun domestik, kami terus berupaya mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, memperkuat fondasi ekonomi, dan tetap berada di jalur agenda pembangunan kami," kata Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan dalam sebuah pernyataan.
Sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia, Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit tahun ini. Target tersebut didukung oleh berbagai reformasi yang ramah terhadap dunia usaha serta dorongan investasi besar-besaran di sektor infrastruktur.
Sementara itu, Filipina menghadapi tantangan yang lebih besar. Pemerintah negara itu telah memangkas target pertumbuhan ekonomi untuk periode 2026 hingga 2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan dampak fenomena cuaca El Niño yang kuat.
Selain Vietnam dan Filipina, negara lain yang naik ke kategori berpendapatan menengah atas adalah Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka. Sementara itu, Togo naik dari kategori negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Bank Dunia mencatat proporsi negara yang masuk kategori berpendapatan rendah telah turun menjadi 11%, dari sekitar 30% pada 1987.
Dampak Terhadap Pembiayaan
Meski demikian, status sebagai negara berpendapatan menengah atas dapat membuat akses pemerintah terhadap pendanaan pembangunan menjadi lebih terbatas. Filipina, misalnya, selama ini memperoleh pinjaman berbunga di bawah tingkat pasar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, dan berbagai program sosial.
"Intinya, semakin tinggi klasifikasi suatu negara, berarti negara tersebut semakin mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan serta sumber dayanya sendiri, termasuk dari sisi fiskal," kata Kepala Ekonom Union Bank of the Philippines Ruben Carlo Asuncion.
Balisacan mengatakan meskipun sebagian bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) dengan syarat lunak kemungkinan akan berkurang seiring waktu, "manfaat dari fondasi ekonomi yang lebih kuat dan akses pasar yang semakin baik diperkirakan akan lebih besar dibandingkan penyesuaian tersebut."
Ia menambahkan bahwa status baru tersebut tidak menghilangkan berbagai tantangan yang masih dihadapi Filipina, karena kesenjangan pendapatan tetap tinggi dan masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.
(bbn)
