Selain fokus pada peningkatan anggaran riset, DPR juga menyebut bahwa arah kebijakan lain yang diusulkan adalah mengorkestrasi anggaran investasi riset dan inovasi nasional yang merupakan kerjasama pentaheliks antara investasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Tujuannya adalah supaya investasi riset dan inovasi nasional semakin mendekati negara-negara Asia Tenggara yakni 1-2% dari PDB dalam dalam jangka menengah.
Selain persoalan riset, Banggar juga memaparkan arah kebijakan K/L lainnya diantaranya pertama, menopang kemandirian pangan secara bertahap, dimulai dari kemandirian beras, selanjutnya jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula, dan bisa dituntaskan dalam jangka menengah.
Kedua, kemandirian energi untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas bumi, dan secara bersamaan menurunkan konsumsi migas dengan alih energi ke listrik dan energi terbarukan.
Ketiga, pendidikan yang berwatak inklusif. Proses belajar mengajar tidak boleh terhalang oleh keterbatasan ekonomi, dan penyediaan sarana dan prasarana.
Keempat, mengkaji kewajiban wajib belajar, dari semula 9 tahun menjadi 13 tahun. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja nasional yang mencapai 52% didominasi tingkat pendidikan SD dan SMP.
(ell)
