“Secara resmi kami akan sampaikan ke pemerintah hari ini karena pasti tidak boleh lewat pintu belakang. Tiba-tiba saya ketemu Pak Purbaya, saya serahkan. Nah ini forum resmi, jadi akan kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut keputusan akhir mengenai tambahan anggaran belanja K/L ini berada di tangan Bendahara Negara. Nantinya, nilai rancangan belanja K/L untuk anggaran 2027 akan disampaikan pemerintah saat pembacaan Nota Keuangan bersama RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPR juga menyampaikan enam arah kebijakan belanja K/L pada 2027. Enam arah kebijakan belanja tersebut di antaranya, pertama, menopang kemandirian pangan secara bertahap, dimulai dari kemandirian beras, selanjutnya jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula, dan bisa dituntaskan dalam jangka menengah.
Kedua, kemandirian energi untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas bumi, dan secara bersamaan menurunkan konsumsi migas dengan alih energi ke listrik dan energi terbarukan.
Ketiga, pendidikan yang berwatak inklusif. Proses belajar mengajar tidak boleh terhalang oleh keterbatasan ekonomi, dan penyediaan sarana dan prasarana.
Keempat, mengkaji kewajiban wajib belajar, dari semula 9 tahun menjadi 13 tahun. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja nasional yang mencapai 52% didominasi tingkat pendidikan SD dan SMP.
Kelima, peningkatan investasi riset dan inovasi nasional sekaligus menjadi jembatan penting untuk membangkitkan industri nasional.
Keenam, mengorkestrasi anggaran investasi riset dan inovasi nasional. Ini merupakan kerja sama pentahelix antara investasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, investasi riset dan nasional semakin mendekati negara-negara Asia Tenggara 1%-2% dari PDB dalam jangka menengah.
(mfd/ell)
