Mulai dari peserta yang tidak mendapatkan pengalaman magang sebagaimana mestinya hingga perlakuan yang dianggap tidak adil. Sehingga, ia berharap pemerintah tidak hanya memperbaiki platform digital, tetapi juga meningkatkan sistem monitoring terhadap pelaksanaan magang di lapangan.
“Ada kasus-kasus yang bahkan sempat viral di media sosial. Memang sebagian sudah ditangani, tetapi pengawasan terhadap perusahaan mitra masih perlu diperkuat agar peserta mendapatkan hak dan pengalaman yang sesuai,” sebutnya.
Hal senada juga disampaikan peserta magang di BNN Sawahlunto, Andi Putra yang menilai program tersebut masih ada kekurangan dalam komunikasi antara penyelenggara, mentor, dan peserta.
“Kalau bisa ke depan ada admin atau perwakilan Kemnaker yang lebih aktif dan mudah dihubungi, bahkan sampai tingkat provinsi. Beberapa kali mentor kami mengajukan pertanyaan tetapi tidak mendapat respons. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami informasi program,” ujar Andi.
Ia menilai sistem pendampingan yang lebih responsif akan membantu menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang muncul selama masa magang.
Sementara itu, peserta magang di Bisnis Indonesia, Syifa Anindya mengungkap, platform MagangHub secara umum sudah berjalan baik, tetapi masih membutuhkan penyempurnaan agar lebih selaras dengan kebutuhan kerja di lapangan.
“Programnya sudah sangat baik, tetapi ke depan perlu peningkatan pada manajemen beban kerja dan sinkronisasi sistem laporan tugas antara platform MagangHub dengan aktivitas kerja harian peserta. Dengan begitu proses administrasi dan pelaporan bisa lebih efisien,” sebut Syifa.
Menurutnya, pengalaman magang telah memberikan banyak manfaat bagi peserta, mulai dari peningkatan keterampilan teknis hingga kemampuan komunikasi dan analisis. Namun, efektivitas program akan semakin optimal apabila didukung sistem digital yang stabil, layanan administrasi yang responsif, serta pengawasan yang kuat terhadap perusahaan mitra.
Catatan Dunia Usaha
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, kurikulum yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan kebutuhan dunia usaha.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan hal tersebut menimbulkan gap atau jarak kompetensi saat lulusan memasuki pasar kerja. Meski di satu sisi dirinya mengakui, program Magang Nasional menjadi salah satu solusi untuk memberikan pengetahuan dunia kerja kepada peserta.
“Saat ini masih terdapat kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri," kata Bob pada Bloomberg Technoz, Selasa (23/6/2026).
Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan individu peserta didik, melainkan pada sistem pendidikan yang belum mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri secara cepat.
"Banyak materi yang diajarkan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia usaha. Sehingga lulusan membutuhkan pengalaman langsung agar siap bekerja,” tambah Bob,
Apindo juga mendorong agar pemerintah mereformasi kurikulum pendidikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, digitalisasi, serta kebutuhan sektor industri yang terus berubah. "Jadi kita mengimbau supaya kurikulum pendidikan di reformasi. Yang disesuaikan perkembangan di dunia usaha," jelasnya.
(ain)
