Pertama, insentif dari sisi permintaan, dalam bentuk diskon transportasi, dengan total alokasi anggaran Rp190,5 miliar dan target 3 juta penumpang dalam bentuk:
- Diskon sebesar 30% harga tiket untuk Kereta Api tanggal 20 Juni-5 Juli 2026
- Diskon 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni tanggal 20 Juni - 15 Agustus 2026,
- Gratis tarif jasa kepelabuhan ASDP tanggal 20 Juni - 5 Juli 2026.
- Subsidi penuh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah 100%, untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp472,7 miliar, target 2,3 juta penumpang.
Insentif pertama ini diberikan dalam dua periode: musim liburan sekolah 20 Juni-15 Agustus 2026, dan musim libur akhir tahun sejak 17 Desember 2026-10 Januari 2027. Pada periode musim liburan akhir tahun, pemerintah menganggarkan Rp722 miliar dan menargetkan 3,7 juta penumpang.
Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung konsumsi rumah tangga.
Kedua, insentif untuk sektor industri dalam bentuk bea masuk 0% bagi impor LPG dan bahan baku plastik. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri, khususnya petrokimia.
Pada Maret lalu, Chandra Asri Group, produsen petrokimia terbesar di Indonesia, sempat menyatakan kondisi force majeure akibat gangguan rantai pasok dan kelangkaan bahan baku. Status tersebut kemudian dicabut pada Mei setelah kondisi berangsur membaik.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaku usaha tahu dan tempe di tengah fluktuasi harga kedelai. Pemerintah disebut memberikan subsidi senilai Rp2.000 per kilogram bagi pembelian kedelai dengan kuota sebanyak 250 ribu ton.
Kedua insentif bagi industri dan sektor usaha tersebut berpotensi menjaga margin industri petrokimia, makanan dan minuman, kemasan, serta manufaktur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.
Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan bisa menciptakan efek multiplier effect atau efek pengganda dalam bentuk menekan harga kemasan, bahan baku, bagi sektor usaha makanan dan minuman, yang pada akhirnya dapat sedikit menekan angka inflasi.
Sebagai catatan, inflasi pada Mei lalu sempat melonjak ke 3,08% secara tahunan. Meski masih berada dalam rentang target Bank Indonesia (BI), inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pada kelompok volatile food mencapai 6,24% secara tahunan.
Ketiga, program magang dan vokasi, dengan alokasi anggaran Rp4,14 triliun dan menyasar 150 ribu peserta lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi bagi program magang.
Sedangkan anggaran untuk pelatihan vokasi sebesar Rp2,12 triliun yang akan disalurkan untuk membiayai program peningkatan keterampilan dan kompetensi ketenagakerjaan. Program ini menyasar 220 ribu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan perlindungan bagi 50 ribu pekerja yang terdampak PHK.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, Program Pemagangan Nasional 2025 menunjukkan hasil positif.
"Kita melakukan improvement pada 2026 ini terkait dengan, yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang," kata Yassierli.
Dia menambahkan, tahun lalu ada 65.245 peserta, dan sekitar 30% peserta tersebut mendapat tawaran kerja langsung dari perusahaan tempat magang.
Dampak Stimulus Bagi Perekonomian
Pertumbuhan Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia. Karena itu, upaya pemerintah dalam menjaga belanja masyarakat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi kuartal II tidak turun terlalu dalam setelah efek musiman Ramadan-Idul Fitri berakhir.
Namun demikian, dampak stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 kemungkinan masih terbatas. Sebab, sebagian besar program baru akan efektif berjalan pada akhir Juni. Sementara, kuartal II berakhir pada Agustus. Artinya, kontribusi terbesar stimulus kemungkinan baru akan terlihat pada pertumbuhan kuartal III dan IV.
Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), menilai insentif transportasi selama periode liburan berpotensi meningkatkan mobilitas dan memberi dorongan sesaat terhadap konsumsi rumah tangga, tetap belum cukup untuk menciptakan penguatan permintaan yang berkelanjutan.
Untuk kuartal II-2026, perekonomian masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, adanya kenaikan BI Rate sebesar 75 basis poin dalam satu bulan terakhir, dan 100 bps sejak Mei. Hal ini berpotensi menahan ekspansi kredit dan investasi swasta.
Kedua, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku sehingga menekan profitabilitas dunia usaha. Meski volatilitas rupiah sudah relatif mereda di level Rp17.750-Rp17.850/US$, pada sesi perdagangan Selasa (23/6/2026), tetapi angka ini masih melampaui asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026, yang dipatok Rp16.500/US$.
Namun, tarif 0% LPG dan bahan baku plastik berpotensi meredam dampak imported inflation, di tengah volatilitas nilai tukar rupiah tersebut.
Ketiga, ketidakpastian global akibat konflik AS-Iran, perlambatan ekonomi global akibat inflasi yang datang dari kenaikan harga minyak, masih membayangi pertumbuhan ekonomi domestik.
Meski begitu, stimulus ini bisa menjadi bantalan dalam mencegah perlambatan ekonomi yang mungkin bisa terjadi lebih tajam.
Berdasarkan survei Bloomberg pada awal Juni, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5% secara tahunan pada kuartal II-2026. Laju tersebut diperkirakan bertahan pada kuartal III-2026 sebelum melambat menjadi 4,69% pada kuartal IV-2026.
Jika terwujud, maka pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan kuartal I-2026 yang tumbuh 5,61%.
Sementara pertumbuhan ekonomi 2026 versi Bank Indonesia di rentang 4,9% hingga 5,7%. Prospek ini, menurut BI, tertopang oleh kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat.
Dampak Program Magang
Di sisi lain, pemerintah menggulirkan program magang kemungkinan bertujuan mengurangi masalah struktural di pasar tenaga kerja, yang umumnya berbentuk ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch).
Menurut International Labour Organization (ILO), skill mismatch di pasar tenaga kerja terjadi karena kualifikasi pendidikan, keterampilan, dan minat tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada.
Dalam perspektif ekonomi, pengurangan skill mismatch akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Asalkan, alokasi dan penempatan peserta magang sesuai dengan kebutuhan industri.
Esther menilai, program magang memberikan manfaat seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tenaga kerja terampil. Selain itu, insentif ini bersifat jangka panjang.
"Jika insentif program magang ini dihentikan, maka sumber daya manusia bisa tetap punya skill dan punya kesempatan lebih besar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak," kata Esther kepada Bloomberg Tehcnoz.
Dia menambahkan, insentif program magang sebaiknya bekerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah dan perusahaan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
Sebagai catatan, angka pekerja informal di Indonesia cenderung meningkat. Sebab, pekerja RI didominasi oleh penduduk lulusan SD atau tidak tamat SD sebesar 50,07%, lulusan SMP 20,21%, SMA 17,29%, SMK 8,09%, S1 2,42%, Diploma 1,57%, dan S2 0,35%.
Meski belum ada data kalkulasi secara pasti, dampak program magang juga setidaknya dapat bertransmisi kepada pertumbuhan ekonomi dalam bentuk daya beli.
Jika peserta magang memperoleh uang saku atau insentif, program ini juga berkontribusi terhadap konsumsi rumah tangga, meskipun skalanya relatif kecil.
Memang, kontribusinya terhadap konsumsi nasional tidak sebesar bantuan sosial atau subsidi langsung karena cakupan penerima program magang biasanya lebih terbatas. Namun, tambahan pendapatan tersebut dapat membantu menjaga pengeluaran kelompok usia muda dan rumah tangga berpendapatan rendah, terutama di tengah tekanan inflasi dan pelemahan daya beli.
--- dengan asistensi Sultan Ibnu Affan
(dsp/aji)
