Dengan demikian, kejadian tersebut seharusnya dapat menjadi momentum bagi BPI Danantara dan Bp BUMN untuk mengevaluasi kinerja direksi PLN, termasuk Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
"Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan manajerial dalam menjaga rantai pasok energi dan keandalan sistem, maka pergantian kepemimpinan menjadi sesuatu yang wajar untuk dipertimbangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik," ungkap Kaharuddin.
Tata Kelola
Di sisi lain, Center of Reform on Economics (Core) menilai manajemen kelistrikan dan tata kelola energi primer perlu dievaluasi, tidak semata kendalan jaringan.
Ekonom energi CORE Muhammad Ishak Razak menyatakan sebanyak 68,18% listrik nasional berasal dari batu bara dan mayoritas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar dimiliki swasta.
Dia menilai kondisi tersebut membuat keandalan sistem dinilai tersandera pasar batu bara yang dikuasai segelintir pemain.
“Pemerintah tidak bisa mengendalikan penjualan mereka. Buktinya instrumen denda yang gagal memaksa pasokan, sebab ekspor lebih menguntungkan meskipun ada denda terhadap tidak terpenuhinya DMO,” kata Ishak ketika dihuhungi, Senin (22/62026).
Untuk itu, Ishak menilai pemdaman bergilir selain disebabkan dua PLTU bermasalah, turut diakibatkan kebijakan domestic market obligation (DMO) yang mematok harga batu bara untuk kelistrikan sebesar US$70/ton sejak 2018.
Padahal, kata dia, harga bati bara acuan (HBA) Juni 2026 sudah mencapai US$124/ton. Walhasil, penambang diduga lebih memilih mengekspor pasokannya dan rela membayar denda ketimbang memasok PLN.
Selain faktor itu, dia menilai keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dan pemangkasan produksi menjadi 600 juta ton, ikut mendorong defisit pasokan ke PLN sekitar 20 juta ton.
“Kebutuhan 154 juta ton, realisasi kontrak hanya 132 juta ton. Sebab produsen memprioritaskan ekspor yang margin-nya lebih besar untuk menutupi penurunan pendapatan dari berkurangnya RKAB,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo ke Istana Kepresidenan pada hari ini, Senin (22/6/2026). Darmawan datang ke Istana bersama jajaran direksi PLN.
Sebelum masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan, Darmawan sempat mengklaim pemadaman bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa telah diminimalisir.
Dia mengungkapkan hal tersebut terjadi usai terdapat satu PLTU besar yang kembali beroperasi, dari total dua PLTU yang mengalami gangguan.
“Tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” kata Darmawan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).
Darmawan juga mengklaim pasokan batu bara kualitas medium yang dibutuhkan PLTU perseroan dan swasta mulai mengalir, sehingga memperkuat ketahanan dan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Selain itu, dia menyatakan bakal melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara dan memperkuat pembangkit perseroan serta pihak swasta.
“Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terhadap masyarakat karena minggu lalu ada gangguan pemadaman bergilir,” tegasnya.
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyangkal adanya anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit.
Dia menegaskan, secara umum, kebutuhan batu bara untuk PLN telah diantisipasi melalui penugasan wajib pasok dalam negeri atau DMO ke perusahaan dalam negeri.
Total kebutuhan batu bara PLN, kata dia, mencapai sebanyak 154 juta ton. Dari total tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM juga telah memberi penugasan sekitar 180—190 juta ton.
"Artinya, tinggal [atau masih sisa] sekitar 18 juta ton kan? Di mananya ada kekurangan? Teknisnya, untuk di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah teknis manajemen logistik PLN," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).
(azr/wdh)
