Sementara itu, kerja sama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Melalui kerja sama ini, Indonesia diklaim berpeluang memanfaatkan pengalaman dan teknologi Jepang dalam pengembangan energi rendah karbon.
“Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai cadangan 43% dari total nikel dunia, dan juga kita menjadi pemain bauksit salah satu terbesar, timah, dan juga punya tembaga. Saya persilakan, ada logam tanah jarang, jadi kalau mampu kita bisa implementasikan, saya pikir itu adalah hal yang baik,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa menekankan situasi geopolitik dan ketidakpastian global saat ini menuntut setiap negara untuk saling memperkuat kolaborasi, termasuk melalui pengamanan cadangan energi strategis.
“Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi,” kata Akazawa, dalam keterangan tertulis tersebut.
Akazawa juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas dukungannya terhadap izin ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) ke Jepang.
Di sisi lain, Akazawa menyatakan Jepang bakal terus mendukung berbagai proyek energi di Indonesia, termasuk penyelesaian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka,
Kementerian ESDM menjelaskan kedua negara bakal melanjutkan diskusi terkait penguatan ketahanan energi kawasan, termasuk kerja sama pada rantai pasok LNG hingga batu bara.
Selain itu kedua negara bakal mempercepat proyek transisi energi di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), seperti operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla dan penyelesaian PLTSa Legok Nangka.
Sekadar informasi, pemerintah Jepang diperkirakan mencapai kesepakatan pendanaan atau financial close untuk proyek PLTSa Legok Nangka akhir tahun ini.
Proyek dengan nilai investasi US$400 juta atau sekitar Rp6,69 triliun (asumsi kurs Rp16.740 per dolar AS) itu dikerjakan konsorsium PT Jabar Environmental Solutions.
Mayoritas saham Jabar Environmental Solutions dipegang Sumitomo Corporation sebesar 60%, PT Energia Prima Nusantara (EPN) 30% dan sisanya Hitachi Zosen Corporation.
"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dan akan berkoordinasi lebih detail dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Ketua Kelompok Ahli Satgas AZEC sekaligus Ketua Delegasi Indonesia Raden Pardede seperti dikutip dari siaran pers, medio Februari.
Di sisi lain, Indonesia berkomitmen akan bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berupa reaktor mini di Kalimantan Barat (Kalbar).
Hal tersebut tertuang dalam salah satu poin kesepakatan dagang timbal balik atauagreement on reciprocal trade (ART), yang terkait dengan kesepakatan tarif resiprokal AS.
Adapun, PT PLN (Persero) memiliki kerja sama eksisting pengembangan PLTN dengan perusahaan AS, NuScale Power OVS LLC, di Kalbar.
(azr/wdh)
