Bloomberg Technoz, Jakarta -Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan pola baru tata kelola anggaran lembaganya yang kini diklaim disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui pemerintah daerah. Skema tersebut disebut sebagai model distribusi yang berbeda dari pola transfer anggaran pada umumnya.

Dadan menyebutkan, sebanyak 93% dari total anggaran BGN dialokasikan langsung ke SPPG di seluruh Indonesia. Dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun dikatakan beredar langsung di daerah, dari Sabang hingga Merauke. Setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93%dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2).

Ia menambahkan, hingga saat ini uang yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke mencapai kurang lebih Rp36 triliun. Perputaran dana tersebut disebut menjadi penggerak roda ekonomi daerah karena mendorong aktivitas belanja dan produksi di berbagai wilayah secara merata.

Menurutnya, jumlah SPPG di suatu daerah akan menentukan besaran dana yang beredar di wilayah tersebut. Dengan demikian, semakin banyak SPPG yang beroperasi, semakin besar pula perputaran uang yang terjadi di daerah itu. Skema ini dinilai menciptakan distribusi ekonomi yang lebih langsung menyentuh masyarakat.