Dalam langkah sekunder, Beijing memasukkan 20 perusahaan tambahan, termasuk Subaru dan Mitsubishi Materials Corp, ke dalam daftar pengawasan yang juga segera berlaku. Meski bukan larangan langsung, status ini membuat eksportir harus menjalani pemeriksaan yang lebih ketat saat mengajukan izin ekspor barang dwiguna.
Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam perselisihan mengenai ucapan Takaichi tentang Taiwan tahun lalu. Pemimpin Jepang tersebut meraih kemenangan telak dalam pemilihan awal bulan ini, memberinya mandat kuat untuk melanjutkan agendanya.
“Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk mencegah ‘remiliterisasi’ Jepang dan ambisi nuklirnya. Tindakan ini sepenuhnya dibenarkan, masuk akal, dan legal," kata Kementerian Perdagangan dalam pernyataan terpisah pada Selasa.
Daftar kontrol ekspor barang dwiguna China mencakup lebih dari 800 item, mulai dari logam tanah jarang, bahan kimia, elektronik, dan sensor hingga peralatan dan teknologi yang digunakan dalam industri pelayaran dan dirgantara. Pada Januari, China melarang semua barang dwiguna diekspor ke Jepang untuk penggunaan militer.
Mitsubishi Heavy Industries merupakan salah satu produsen mesin terbesar di Jepang, mulai dari peralatan untuk pesawat terbang, mesin pembangkit listrik, dan sistem maritim. Sebelumnya, perusahaan ini telah menetapkan China sebagai pasar utama untuk penjualan turbin gas dan mesin, serta merupakan salah satu pusat layanan peralatan utamanya.
Perusahaan ini juga terus mengembangkan teknologi energi nuklir generasi berikutnya.
(bbn)
