Dari sisi fiskal, pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sekitar 2,68% terhadap PDB, sebagaimana diatur dalam sebagaimana UU No. 17 Tahun 2025. Pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui penerbitan SBN di pasar domestik dan global serta pinjaman dalam dan luar negeri, dengan tetap menjaga struktur utang yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, BI menegaskan kebijakan moneter 2026 tetap diarahkan untuk menjaga inflasi pada kisaran 2,5±1% dan stabilitas nilai tukar rupiah. Operasi moneter dilakukan secara pro-market, termasuk melalui transaksi jual beli SBN di pasar sekunder secara terukur.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat."

(prc/roy)