Indikator makro menunjukkan bahwa fondasi pertumbuhan masih rapuh dan belum sepenuhnya bertransformasi. Pertumbuhan 5,11% sepanjang 2025 lebih mencerminkan daya tahan konsumsi daripada dorongan produktivitas baru.
Jika ditilik lebih jauh, meski PMTB tumbuh 6,12% namun komposisinya masih didominasi pertumbuhan barang modal bangunan dan belanja mesin-peralatan yang cenderung bersifat pengganti (replacement), bukan ekspansi kapasitas baru secara agresif. Indikator pendukungnya terlihat dari impor barang modal yang naik, tetapi belum diikuti lonjakan signifikan pada utilisasi kapasitas industri maupun pertumbuhan output manufaktur bernilai tambah tinggi.
Sebagai catatan, melansir data dari Kementerian Perindustrian sepanjang Januari hingga November 2025 utilisasi kapasitas industri masih berada di kisaran 61,89%. Angka ini di bawah capaian sebelum pandemi Covid-19 yang berada di kisaran 73%-74%, mengindikasikan hanya sebagian kecil pelaku industri yang berada di zona ekspansi pada tahun lalu. Bahkan, utilisasi industri baja nasional berada di kisaran 52,7%.
Mesin Konsumsi Domestik
Di sisi lain, indikator permintaan domestik memang relatif terjaga, terlihat dari keyakinan konsumen yang tetap berada di zona optimistis, penjualan ritel yang tumbuh positif, serta likuiditas perbankan yang cukup longgar. Akan tetapi, jika menilik melansir Laporan Bank Indonesia, terlihat bahwa transmisi ke sektor riil masih sedikit timpang, tercermin pada kredit konsumsi. Meski Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru naik menjadi 88,92% pada triwulan IV-2025 lebih tinggi dari SBT triwulan sebelumnya sebesar 82,33%, namun tidak terjadi pada kredit konsumsi yang melambat tajam, dengan SBT hanya 13,39%.
Kredit kendaraan bermotor bahkan terkontraksi sebesar 2,14%. Kendaraan bermotor sebagai salah satu durable goods menjadi cerminan daya beli konsumen. Dengan adanya kontraksi penyaluran kredit di segmen tersebut mengindikasikan adanya tekanan daya beli rumah tangga dan meningkatnya kehati-hatian konsumen. Selain itu, konsumsi utang kartu kredit tercatat naik dari 43,57% ke 70,81%.
Pertumbuhan kredit konsumsi di segmen kartu kredit ini mencerminkan adanya potensi pergeseran konsumsi ke pembiayaan yang lebih mahal. Artinya, pola konsumsi rumah tangga sedang bergeser ke sumber pembiayaan yang bunganya bisa jadi lebih tinggi, dan punya implikasi ekonomi yang tak bisa dianggap remeh.
Ketika kredit konsumsi lain melambat atau turun, tetapi kredit kartu kredit justru naik bisa jadi tanda bahwa rumah tangga tetap berbelanja tapi tidak melalui pembiayaan jangka panjang yang lebih murah dan bersifat investasi seperti KPR, atau bersifat konsumtif tapi jangka panjang seperti kredit kepemilikan kendaraan, tetapi lewat utang jangka pendek yang bunganya tinggi.
Dengan naiknya porsi kredit segmen kartu kredit mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat semakin jangka pendek yang umumnya dipakai untuk belanja harian, perjalanan, maupun gaya hidup. Artinya, daya tahan konsumsi rumah tangga saat ini bisa jadi bergantung pada utang mahal bukan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan daya beli kelas menengah yang belum sepenuhnya pulih.
Pendapatan Negara
Di saat yang sama, pada periode tahun fiskal 2025 pendapatan pajak hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp2.189,3 triliun. Dengan begitu, pemerintah menghadapi kekurangan setoran pajak sebesar Rp271,7 triliun.
Kontraksi penerimaan pajak tahun 2025 ini berada di bawah capaian tahun sebelumnya, padahal Indonesia tidak berada dalam situasi krisis.
Tekanan kinerja penerimaan pajak sepanjang 2025 lantaran adanya penurunan harga sejumlah komoditas utama. Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain minyak mentah, batu bara, gas alam, dan nikel. Selain itu, kondisi lapangan kerja yang tergerus akibat gelombang PHK pada tahun lalu berkontribusi membuat basis penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) menyempit.
Tantangan 2026: Butuh Mesin Baru
Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% dengan mengandalkan percepatan belanja negara dan penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter.
Akan tetapi, jika melihat realitas yang ada seperti penurunan daya beli masyarakat, belum pulihnya investasi swasta, dan adanya tekanan pada konsumsi rumah tangga, dan terbatasnya ruang fiskal membuat laju pertumbuhan ekonomi sedikit tertahan. Apalagi dengan kondisi eksternal volatilitas geopolitik yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung rentan.
Agar pertumbuhan ekonomi bisa keluar dari stagnasi 5%, Indonesia perlu memiliki mesin pertumbuhan baru. Menurut Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, pertumbuhan 6% agak sulit tercapai di tahun 2026 ini.
“Untuk mendekati trajektori pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya, syaratnya bukan sekadar menambah stimulus, melainkan memastikan dua mesin bekerja serempak dan berkualitas yaitu investasi produktif naik lebih cepat dan produktivitas ikut terdongkrak, sambil menjaga stabilitas,” kata Josua.
Dalam hal ini, artinya pemerintah perlu menyentuh isu yang lebih struktural bukan hanya mengguyur belanja dari APBN 2026. Indonesia saat ini sedang menghadapi kekurangan pertumbuhan berkualitas yang umumnya ditopang oleh sektor manufaktur, bukan sekadar membutuhkan insentif.
Dengan tumbuhnya sektor manufaktur yang selaras dengan laju tren industri global, dapat membuka lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan secara berkelanjutan, seperti yang dilakukan oleh Vietnam.
Sebab, jalan menuju pertumbuhan berkelanjutan bukan menekan pedal gas lebih dalam, melainkan memastikan mesin investasi dan produktivitas berputar searah, efisien, dan tidak merusak keseimbangan makro. Tanpa kenaikan produktivitas, lonjakan investasi hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang cenderung rapuh.
"Memulihkan kepercayaan pasar dan konsumen menjadi prasyarat mutlak bagi Indonesia jika ingin keluar dari jebakan pertumbuhan 5% yang telah membelenggu ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun. Ini terjadi ironisnya setelah era sebelumnya menorehkan reformasi struktural dan belanja infrastruktur besar-besaran," sebut Laporan Bloomberg Economics, baru-baru ini.
(dsp/aji)
