"Pada saat yang bersamaan, market memiliki instrumen yang lengkap, yang dibutuhkan oleh investor, khususnya SPN, SPNS, juga untuk strategi treasury operation dari investor kita," jelasnya. 

Pembiayaan Utang 2025 Capai Rp614,9 Triliun

Pada kesempatan yang sama, Kemenkeu turut melaporkan realisasi pembiayaan utang hingga saat ini telah mencapai Rp614,9 triliun atau sekitar 84% dari total outlook pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp731,5 triliun. 

Pembiayaan tersebut digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirancang sebesar 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, posisi defisit APBN saat ini tercatat sebesar 2,35% dari PDB dan masih berada dalam jalur yang sesuai dengan desain APBN.

"Sesuai dengan laporan semester di DPR kemarin, kami perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB," kata Suahasil dalam paparannya. 

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga telah memperoleh persetujuan DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Penggunaan SAL tersebut bertujuan untuk mengurangi kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Lebih lanjut, pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI), khususnya dalam pengelolaan utang melalui mekanisme debt switching (penukaran utang). Kerja sama ini dilakukan untuk menangani SBN yang diterbitkan pada masa pandemi Covid-19 dan akan jatuh tempo pada periode 2025 hingga 2028.

"SBN yang kita terbitkan pada saat Covid yang lalu, ada yang jatuh tempo 2025, 2026, 2027, 2028. Untuk yang jatuh tempo ini, kami bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching," jelasnya. 

(lav)