Pada Desember 2020, Trump mendesak anggota Kongres AS untuk meningkatkan bantuan pandemi menjadi US$2.000 dari US$600 yang akhirnya disetujui. Penerusnya, Joe Biden menutup selisih US$1.400 dalam Rencana Penyelamatan Amerika pada Maret 2021.
Beberapa ekonom kini menyalahkan kelebihan pembayaran federal sebagai penyebab lonjakan inflasi 2021-2022—yang terburuk sejak awal 1980-an. Lebih dari empat tahun berlalu, kenaikan harga konsumen masih belum kembali ke level sebelum Covid, meningkatkan risiko bahwa gelombang baru uang tunai ke rumah tangga AS akan memicu inflasi lagi.
'Sangat Tak Tanggung Jawab'
Trump belum menjelaskan mekanisme BLT US$2.000 tersebut atau apakah dia sedang mengupayakan undang-undang untuk mengesahkan "dividen" tersebut. Padahal, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett mengatakan kepada Fox News pada Senin bahwa Kongres memang perlu menyetujui BLT tersebut.
"Ini ide yang buruk," kata Paul Krugman, peraih Nobel Ekonomi, dalam wawancara di Bloomberg Television, Senin. "Ide bahwa, hei, kita akan mengambil satu sumber pendapatan dan menggunakannya untuk membagikan uang, sedangkan pada saat yang sama kita semakin terlilit utang federal—itu sangat tidak bertanggung jawab."
Komite Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab—kelompok pemantau sentris, menghitung perkiraan awal biaya proposal sebesar US$600 miliar, jika dividen dirancang sesuai dengan mekanisme BLT Covid. Pendapatan tarif bersih AS untuk tahun fiskal hingga September mencapai US$195 miliar, sementara banyak ekonom memperkirakan sekitar US$300 miliar untuk tahun kalender 2025.
Komplikasi lain: Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan legalitas bea impor yang diberlakukan Trump menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Melalui surel pada Senin, CRFB menilai jika bea tersebut dinyatakan ilegal, pemerintah membutuhkan tujuh tahun untuk mengumpulkan pendapatan tarif yang cukup guna menutupi seluruh biaya cek dividen.
Dalih Bessent
Dalam program ABC’s This Week, Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan US$2.000 mungkin bukan berupa cek, melainkan bisa diartikan sebagai keringanan pajak yang didanai tarif yang tertuang dalam UU pajak andalan Trump yang disahkan pada Juli lalu.
"Ini bisa saja berupa pengurangan pajak yang kita tahu dalam agenda presiden—tidak ada pajak atas tip, tidak ada pajak atas lembur, tidak ada pajak atas Jaminan Sosial—pengurangan pajak atas pinjaman mobil," ungkap Bessent.
Dengan kata lain, tidak ada pembayaran dividen baru, meski Bessent juga mengaku dia belum berbicara dengan Trump mengenai hal tersebut.
Pada Senin, Trump kembali mengunggah ide BLT tersebut di Truth Social, mengatakan bahwa dana pendapatan tarif yang "tersisa dari pembagian US$2.000" akan digunakan untuk "membayar utang nasional secara signifikan."
Saat ini, rekor arus masuk pendapatan bea cukai digunakan untuk membatasi defisit fiskal. Diperlukan peralihan ke surplus langsung agar utang federal dapat berkurang dalam nilai nominal. Pemerintah terakhir kali mengalami surplus tahunan lebih dari dua dekade lalu, dan defisit sekarang, sebaliknya, mencapai level historis yang lebar.
Jika Mahkamah Agung memutuskan tarif yang diberlakukan Trump berdasarkan IEEPA melanggar hukum dan memerintahkan pengembalian dana, hal tersebut juga akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pinjaman federal untuk sementara waktu selama proses tersebut berlangsung.
"Jika pungutan tersebut ilegal, seharusnya ada solusi untuk hal itu," kata Lawrence Friedman, mitra bidang bea cukai dan kontrol ekspor di Barnes, Richardson & Colburn, LLP.
Pemerintah belum mengisyaratkan bahwa solusinya bisa berupa pembayaran ganti rugi kepada warga negara AS secara individu.
(bbn)
