Chand juga menyoroti proses kurasi film di bioskop, yang menurutnya adil dan berbasis kualitas karya.
“Kesempatan film tayang ditentukan melalui kurasi komite yang dibentuk eksibitor. Karya bagus akan dipilih, tidak terbatas pada rumah produksi besar. Prioritas utama adalah menjaga minat penonton agar terus datang ke bioskop,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan produksi film Indonesia menghadapi tantangan keragaman tema dan jadwal tayang. “Jika film dengan genre dan promosi seragam dirilis bersamaan, kualitas dan pengalaman menonton bisa terganggu. Mekanisme pasar sedang beradaptasi, terutama menghadapi fenomena film yang meraih lebih dari 3 juta penonton, sementara banyak film lain hanya mendapat kurang dari 30.000,” papar Chand.
Selain itu, Chand menegaskan bahwa pembajakan film jelas merugikan industri dan pemerintah. “Sudah saatnya supremasi hukum ditegakkan agar hak cipta dan industri kreatif kita terlindungi,” tegasnya.
Sementara itu, Marcella Zalianty, Ketua Umum PARFI, menyatakan isu monopoli dan pembajakan harus disikapi secara menyeluruh.
“Dugaan monopoli mencerminkan ekosistem perfilman yang belum seimbang. Pemain besar tumbuh karena kapasitas dan investasi, tapi bukan berarti pemain kecil tak punya ruang. Pemerintah dan industri harus menciptakan ekosistem inklusif agar PH kecil juga mendapat kesempatan tayang luas,” ujarnya kepada Bloomberg Technoz, Jumat (07/11).
Marcella menyoroti kurasi film di bioskop yang masih berbasis komersial. Menurutnya, jalur tayang alternatif dapat diperluas, seperti festival, ruang publik, hingga kerja sama dengan BUMN atau destinasi wisata.
“Ini membuka kesempatan bagi film-film kreatif yang mungkin tidak masuk jalur komersial utama, sehingga keragaman perfilman Indonesia tetap terjaga,” tambahnya.
Soal pembajakan digital, Marcella menegaskan dampaknya sangat besar.
“Kerugian Rp25 triliun menunjukkan lemahnya penegakan hak cipta di ranah digital. Pemerintah, aparat hukum, dan platform seperti TikTok dan Telegram harus bekerja sama menindak pelaku dan melindungi karya anak bangsa. Yang kita perjuangkan adalah ekosistem film Indonesia yang sehat, adil, dan berkelanjutan,” tegas Marcella.
Dengan pernyataan kedua asosiasi ini, baik APFI maupun PARFI menekankan pentingnya ekosistem film yang inklusif, profesional, dan terlindungi dari pembajakan, agar perfilman nasional mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
(dec/spt)
