"Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya," tutur dia.
Jokowi sebelumnya memang menentang gagasan bahwa proyek transportasi umum seperti Whoosh hanya diukur dari laba.
Menurut Jokowi, proyek tersebut justru diukur dari keuntungan sosial. Misalnya, pengurangan polusi, peningkatan produktivitas masyarakat, waktu tempuh yang lebih cepat, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi yang baru dan meningkatkan sektor pariwisata hingga nilai properti.
Dia lantas mengatakan, proyek tersebut salah satunya ditujukan untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung. Berdasarkan perhitungannya, negara mengalami kerugian hingga Rp100 triliun per tahun dari kemacetan di Jabodetabek dan Bandung.
“Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus mengerti bukan mencari laba,” ujar Jokowi kepada awak media dalam video yang diterima Bloomberg Technoz, Senin (27/10/2025) kemarin.
Jokowi tak memberikan jawaban lugas saat ditanya apakah pemerintah sejak awal sudah menghitung kerugian dari sisi keuangan untuk mewujudkan proyek tersebut.
Namun, dia mengeklaim, kerugian akan makin mengecil dengan jumlah penjumlah yang meningkat. Menurut Jokowi, Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi atau Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) dari proyek Whoosh akan positif setelah beroperasi setelah enam tahun.
[Kerugian] itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak Whoosh sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun [penumpang] naik, kerugiannya akan makin mengecil,” ujarnya.
“Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan EBITDA sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun, perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal.”
Proyek Whoosh memang kerap menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan anggaran atau mark up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Kendati demikian, KPK belum mengelaborasikan lebih lengkap mengenai kapan penyelidikan proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo itu dimulai.
Sekadar catatan, konsorsium proyek Whoosh melibatkan sejumlah BUMN, antara lain PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Total nilai investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$1,2 miliar.
Proyek dibiayai melalui skema 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% setoran modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60% serta Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40%.
Beban utang Whoosh ini juga berdampak pada kerugian yang diderita KAI. KAI masih menanggung kerugian hampir Rp1 triliun dari operasional Kereta Cepat Whoosh sepanjang semester I-2025.
(ell)
