Sahidin awalnya mengapresiasi capaian BGN yang dinilai berhasil mencapai target distribusi hingga September 2025. Namun, ia menyoroti banyak persoalan yang mencuat, mulai dari drama internal staf hingga isu politisi yang diduga ikut meminta jatah MBG, termasuk dalam alokasi 5.000 dapur yang disampaikan BGN.
Menurut Sahidin, masalah utama justru ada di lapangan, terutama di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap belum berpengalaman. “SPPG kita masih baru, masih kaku. Belum bisa membedakan mana ikan segar atau tidak. Itu masalahnya. Tapi kenapa drama malah ke mana-mana, sampai bawa-bawa politisi,” ujarnya.
Ia menambahkan, di daerah pemilihannya di Riau, masyarakat merasakan manfaat langsung dari program MBG. Mulai dari anak-anak, tenaga kerja, hingga pemasok, semuanya merasakan efek ganda dari distribusi MBG. Karena itu, ia mendesak agar program tidak terganggu isu internal.
“Di Riau, orang mengaminkan semua agar program ini cepat terlaksana. Tapi kalau diganggu dengan isu-isu internal, itu justru melemahkan. Evaluasi ke dalam saja, jangan dilempar ke luar. Kalau keluar, tambah ramai,” pungkas Sahidin.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pernah menanggapi mengenai kabar adanya dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut dikelola anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Dadan menegaskan bahwa program MBG bersifat terbuka dan dapat diikuti siapa saja selama memenuhi persyaratan.
“Program makan bergizi terbuka untuk seluruh warga negara dan kami tadi sudah jelaskan bagaimana proses verifikasinya. Kami tidak tahu siapa yang mendaftar. Semua melalui portal mitra, kemudian diverifikasi oleh 100 orang. Kami tidak ikut memverifikasi. Prosesnya berbasis kelengkapan, kesiapan, dan profesionalisme,” jelasnya melalui YouTube BGN, Selasa (23/9).
(dec/del)
