Tidak hanya itu, jenis barang yang dijual ke SPBU swasta merupakan fuel base yang belum ditambahkan oleh zat aditif seusai spesifikasi masing-masing BU.
Bahlil juga menggarisbawahi kesepakatan jual-beli BBM antara Pertamina dan SPBU swasta tersebut sudah mulai berlaku per hari ini.
Akan tetapi, implementasinya masih akan dilanjutkan dengan rapat teknis terkait dengan ketersediaan stok bahan bakarnya.
“Insyallah paling lambat 7 hari, barang boleh bisa masuk di Indonesia,” ujarnya.
Hari ini Kementerian ESDM kembali mengadakan rapat dengan BU swasta untuk membahas sengkarut kekosongan BBM di SPBU serta tarik-ulur rencana “kolaborasi” alias jual-beli bensin dengan Pertamina.
Adapun, SPBU swasta yang turut hadir dalam rapat tersebut a.l. perwakilan dari Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo, Exxon, serta AKR Corporindo.
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman memang sempat menyebut Bahlil akan meminta Pertamina untuk tidak mengambil untung tambahan dari rencana operator SPBU swasta membeli BBM dari perusahaan pelat merah tersebut.
“Itu sudah dirapatkan sama menteri, enggak boleh ada penambahan biaya macam-macam,” kata Laode kepada awak media di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Hanya saja, Laode menegaskan, pembelian BBM SPBU swasta ke Pertamina nantinya bakal mengikuti skema business to business (B2B) yang wajar.
Dia enggan berkomentar soal kemungkinan Pertamina mengambil keuntungan atau margin lebih dari model bisnis baru dengan pengelola jaringan SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR.
“Aspek bisnis ke bisnis lah, nanti SPBU swasta sama Pertamina membahas hal itu, kalau kita biar kebijakan ini bisa diimplementasikan. Itu saja,” tuturnya.
(wdh)
