Sementara itu, utang subsidi listrik yang dicatat pemerintah bergerak ke level Rp23,33 triliun, meroket 299,5% dalam kurun 6 bulan pertama tahun berjalan dari posisi akhir 2024 di angka Rp5,83 triliun.
Posisi utang subsidi pemerintah itu belakangan diungkit oleh program diskon listrik periode dua bulan pertama tahun in, dengan total biaya mencapai Rp13,61 triliun, yang dihitung PLN sebagai piutang subsidi listrik pemerintah.
Bloomberg Technoz telah mencoba menghubungi sejumlah pejabat teras Kementerian Keuangan yang mengurusi bidang anggaran untuk meminta keterangan ihwal posisi utang ke perusahaan listrik negara tersebut.
Permohonan konfirmasi ke Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman hingga Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rofyanto Kurniawan tidak ditanggapi sampai berita tayang.
Sementara itu, PLN menerangkan perseroan telah menerima pembayaran kompensasi sebesar Rp37,45 triliun untuk Tahun Buku 2024.
“Sehingga saldo piutang kompensasi pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp55,11 triliun,” tulis PLN dalam laporan keuangan dikutip Selasa (16/9/2025).
Besaran piutang kompensasi pemerintah yang dicatat PLN itu berasal dari hitung-hitungan selisih yang mesti ditanggung PLN akibat perbedaan tarif yang dihitung perseroan dari yang ditetapkan pemerintah sebagai tarif aktual yang dikenakan ke pelanggan.
Di sisi lain, piutang subsidi berasal dari selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapat penyesuaian tarif otomatis dari pemerintah.
“Pemerintah memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui perusahaan,” tulis PLN.
(naw/wdh)
