Apalagi, kata dia, BI juga belakangan terlalu sering menerbitkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah itu dinilainya justru membuat perbankan ikut menyimpan dana dalam instrumen investasi tersebut, bukan menyalurkan kredit ke sektor riil.
"Jadi angka pertumbuhan yang kecil di akhir bulan, dua bulan lalu, itu karena dua otoritas kita, baik BI maupun Kementerian Keuangan mengeringkan sistem finansial kita," tutur dia.
Dia pun berjanji ke depan akan memulihkan dosa tersebut dengan rencana mengalihkan uang negara yang tersimpan di BI tersebut kepada perbankan.
Per Juni lalu, Purbaya menjelaskan pemerintah selama ini juga memiliki uang cadangan mencapai sekitar Rp800 triliun. Sebanyak Rp488 triliun di antaranya berada di BI, sedangkan sisanya Rp394 triliun berada di bank swasta.
Saat ini, kata dia, cadangan di BI tercatat berada dikisaran Rp425 —428 triliun. "Di akhir tahun, mereka punya cash sebesar ini, nganggur. Cash itu bukan gratis, tapi didapatkan dari utang lah boleh kita bilang," kata dia.
Hal itu juga turut memberatkan. Pasalnya utang memiliki bunga. Jika bunga sebesar 7%, maka pemerintah, kata Purbaya, harus membayar sekitar Rp56 triliun hanya untuk uang cadangan yang tidak dipakai dan digunakan.
"Itu efisien apa nggak? Saya nggak tahu. Tapi dari situ aja pemborosan ditambah tadi dengan uang yang di sistem. Jadi kita punya dosa yang cukup besar."
(lav)
