Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menegaskan pembangunan LRT Jabodebek fase II tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perseroan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kementerian Perhubungan kini mencari sumber pendanaan alternatif di luar pemerintah.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson menerangkan bahwa diskusi intensif sudah dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub untuk merumuskan skema pendanaan baru. Salah satu opsi adalah pihak non-pemerintah.

“Karena ini proyek Perpres, kami sudah berdiskusi dengan Ditjen Perkeretaapian untuk mencari solusi pendanaan tahap II, misalnya dana di luar pemerintah, nanti kerja sama dengan KAI,” ujar Asnawi.

Di sisi lain, untuk fase I sendiri yang telah selesai pada 2023 lalu, ADHI masih memiliki piutang yang belum dibayarkan sebesar Rp2,2 triliun dari total dana yang telah dikeluarkan mencapai Rp25,5 triliun.

Entus mengungkapkan, Kementerian Keuangan telah memberikan penegasan bahwa sisa kewajiban tersebut akan disalurkan melalui KAI.