Pernyataan Sethaput muncul hampir bersamaan dengan memanasnya krisis politik Thailand. Persaingan antarpartai untuk membentuk pemerintahan baru pada Rabu meningkatkan potensi perebutan kekuasaan yang berkepanjangan, setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena pelanggaran etika—menjadikannya pemimpin kedua yang lengser dalam waktu sedikit lebih dari setahun.
Sethaput, 60 tahun, akan menuntaskan masa jabatan lima tahunnya akhir bulan ini. Kariernya dimulai di McKinsey, New York, dan Bank Dunia di Washington sebelum akhirnya bergabung dengan bank sentral Thailand. Ia memimpin BOT di tengah pergantian beberapa menteri keuangan dan perdana menteri.
Para analis sebelumnya sudah mengingatkan bahwa kebuntuan politik berkepanjangan berpotensi memperlemah ekonomi Thailand yang rapuh. Perekonomian negeri itu telah terpukul oleh tarif dagang AS, penurunan sektor pariwisata, serta beban utang rumah tangga tertinggi di Asia Tenggara. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya sekitar 2%, atau kurang dari separuh laju ekspansi negara tetangga seperti Indonesia dan Filipina.
Komite Kebijakan Moneter yang dipimpin Sethaput telah memangkas suku bunga acuan sebesar total 100 basis poin sejak Oktober, hingga kini berada di level 1,5%.
Pejabat bank sentral menyatakan kebijakan moneter masih bersifat akomodatif, namun penurunan tambahan hanya akan dilakukan bila terjadi “penurunan signifikan” dalam prospek pertumbuhan atau muncul guncangan tak terduga.
Inflasi utama Thailand berada di zona negatif sejak April dan terus berada di bawah target BOT 1–3% sepanjang tahun ini. Inflasi inti, yang mengecualikan harga pangan segar dan bahan bakar, juga melemah selama dua bulan berturut-turut.
Pada 1 Oktober, Vitai Ratanakorn — seorang bankir berpengalaman sekaligus pendukung pemangkasan suku bunga — akan resmi menggantikan Sethaput sebagai gubernur BOT.
Vitai secara terbuka menyatakan mendukung pemotongan signifikan suku bunga acuan dalam jangka waktu cukup lama guna menghidupkan kembali ekonomi yang stagnan. Namun, menurutnya, yang tak kalah penting adalah perbankan komersial harus menyalurkan penurunan bunga itu kepada nasabah.
Meski keputusan suku bunga ditentukan lewat voting tujuh anggota Komite Kebijakan Moneter, Vitai diperkirakan akan memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan karena menjabat sebagai ketua panel. Ia akan memimpin rapat kebijakan moneter perdananya pada 8 Oktober.
Sebelumnya, Vitai memimpin Government Savings Bank yang berperan dalam menyalurkan bantuan keuangan bagi usaha kecil dan rumah tangga dengan beban utang tinggi selama masa pandemi.
(bbn)
