Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dikiritisi oleh Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah. Trubus menilai DKBN yang rencananya akan setara dengan kementerian dan lembaga negara dan akan mengurusi persoalan buruh di Tanah Air tersebut bakal menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurut Trubus apabila semua persoalan dibentuk kementerian maupun lembaga dan ditanggung oleh negara maka hal ini akan berpotensi untuk membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sekarang sudah ada 49 kementerian ada beberapa badan dan lembaga juga yang ditambah. Ini jadi gemuk sekali nantinya. Kalau semua urusan diurus negara dan dibebani ke APBN, jadinya nggak efektif atau belum tentu efektif," kata Trubus pada Bloomberg Technoz, Selasa (2/9/2025).

Trubus melanjutkan, jika Presiden Prabowo hanya ingin membereskan persoalan buruh maka bisa melakukan banyak komunikasi dengan asosiasi buruh hingga pengusaha. Pasalnya, sudah banyak asosiasi buruh dan pengusaha yang ada di Indonesia. 

"Organisasi buruh itu kan sudah banyak, saya khawatir akan saling bersaing, yang satu dilindungi negara dan satu lagi hanya dilindungi lembaga pembela buruh. Ini lebih kepada kepentingan sektoral saja," tambahnya.