Paetongtarn, 39 tahun, merupakan anggota ketiga dari keluarga berpengaruh Thaksin Shinawatra yang dipaksa mundur dari jabatan sebelum menyelesaikan masa jabatannya.
Koalisi pemerintah yang dipimpin Partai Pheu Thai yang didukung Shinawatra kini bisa mengajukan kandidat tunggal yang memenuhi syarat, Chaikasem Nitisiri, sebagai PM. Berdasarkan konstitusi Thailand, PM dipilih melalui pemungutan suara parlemen.
Pemecatan Paetongtarn menimbulkan keraguan atas kesepakatan yang dicapai antara Thaksin dan para lawannya, memungkinkan Partai Pheu Thai bergabung dengan partai-partai konservatif untuk membentuk pemerintahan. Kesepakatan itu membantunya kembali ke Thailand setelah 15 tahun mengasingkan diri setelah Pemilu 2023.
Investor asing telah menjual saham Thailand senilai US$2,3 miliar tahun ini karena ketidakstabilan politik hampir konstan memperburuk prospek ekonomi yang tumbuh rata-rata 2% per tahun dalam dekade terakhir, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Indonesia dan Filipina.
Paetongtarn telah diskors sejak 1 Juli, selagi pengadilan meninjau kasusnya. Pemecatannya memperdalam ketidakpastian politik di Thailand, di mana elite konservatif berulang kali menggunakan putusan hukum untuk melemahkan pemerintahan terpilih, membubarkan partai-partai populer, dan mempertahankan pengaruh yang didukung militer.
Kasus Paetongtarn bermula dari petisi sekelompok senator yang menuduhnya melanggar aturan etik selama percakapan teleponnya dengan Hun Sen, yang memiliki hubungan dekat dengan ayahnya, mantan PM Thaksin Shinawatra.
Saat sengketa perbatasan antarkedua negara meningkat, Hun Sen merilis rekaman percakapan tersebut, di mana Paetongtarn tampak tunduk padanya dan kritis terhadap militer Thailand.
Kecaman Publik
Pernyataannya memicu reaksi keras dari publik dan politikus konservatif—yang menuduhnya tunduk pada pemimpin asing dan merusak kepentingan nasional—serta memicu protes yang menuntutnya mundur.
Paetongtarn meminta maaf, mengatakan percakapan telepon tersebut direkam tanpa sepengetahuannya, tetapi membantah melakukan kesalahan dan menegaskan niatnya adalah untuk meredakan ketegangan dengan Kamboja.
Paetongtarn menjadi PM pada Agustus 2024 setelah pendahulunya, Srettha Thavisin, digulingkan oleh MK atas tuduhan serupa, yaitu kurangnya integritas dan pelanggaran standar etik. MK, yang didirikan pada 1997, kini telah menggulingkan lima PM Thailand dan yang terkait dengan Thaksin, termasuk putrinya, saudarinya, dan iparnya.
Putusan ini dikeluarkan sepekan setelah pengadilan pidana di Bangkok membebaskan Thaksin dari tuduhan pencemaran nama baik raja, yang dipandang para analis sebagai tanda bahwa ia masih didukung oleh elite politik.
Masalah hukum yang dihadapi keluarga Shinawatra masih jauh dari selesai. Thaksin juga menghadapi keputusan Mahkamah Agung bulan depan mengenai apakah ia memenuhi syarat hukuman penjara satu tahun atas dakwaan korupsi.
Lawan-lawan Paetongtarn juga mengincarnya dengan beberapa petisi ke Komisi Anti-Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum yang memintanya dipecat.
(bbn)
