Pasar keuangan langsung merespons positif putusan ini. Indeks utama saham Thailand sempat naik hingga 0,9%, sementara nilai baht tetap stabil.
Redakan Ketegangan Politik
Putusan bebas ini diperkirakan dapat meredakan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan di negara yang kerap dilanda gejolak politik, termasuk penggulingan sejumlah perdana menteri melalui kudeta militer maupun putusan pengadilan. Kasus penghinaan raja ini merupakan yang pertama dari serangkaian perkara hukum yang dihadapi keluarga Shinawatra.
Meski demikian, Thaksin masih menunggu putusan Mahkamah Agung bulan depan terkait vonis korupsi. Pengadilan akan menentukan apakah ia benar-benar menjalani hukuman penjara satu tahun, mengingat sebagian besar waktunya usai pulang ke Thailand dihabiskan di rumah sakit kepolisian. Jika hasilnya tidak menguntungkan, Thaksin berpotensi kembali ke penjara.
Di sisi lain, putrinya yang juga Perdana Menteri, Paetongtarn Shinawatra, saat ini tengah ditangguhkan dari jabatannya atas dugaan pelanggaran etika dalam penanganan konflik perbatasan dengan Kamboja. Pemimpin berusia 39 tahun itu akan mengetahui nasib politiknya pada 29 Agustus, apakah bisa kembali menjabat atau dicopot secara permanen.
Jika dinyatakan bersalah, Paetongtarn akan menjadi perdana menteri kedua yang dilengserkan oleh pengadilan dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini dapat memicu pemungutan suara parlemen untuk memilih pemimpin baru, sementara koalisi pemerintah yang dipimpin Partai Pheu Thai sudah terguncang akibat keluarnya salah satu sekutu penting terkait skandal rekaman percakapan yang bocor.
Riwayat Ketidakstabilan
Dalam dua dekade terakhir, sejumlah perdana menteri yang berafiliasi dengan Thaksin kerap dijatuhkan, baik lewat putusan pengadilan maupun kudeta militer. Pendahulu Paetongtarn, Srettha Thavisin, bahkan dilengserkan Mahkamah Konstitusi tahun lalu karena pelanggaran etika dalam pengangkatan menteri kabinet.
Gejolak politik yang berulang turut menekan pertumbuhan ekonomi Thailand, yang kini semakin terancam akibat tarif tinggi dari Amerika Serikat dan penurunan sektor pariwisata. Investor asing juga enggan menanamkan modal di pasar saham Thailand—yang tahun ini menjadi yang terburuk di Asia. Ekonomi Negeri Gajah Putih diperkirakan hanya tumbuh 2%, jauh di bawah laju negara tetangga seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina.
Lembaga pemeringkat Moody’s pekan lalu memperingatkan potensi pelemahan pertumbuhan Thailand, dengan menyoroti minimnya kemajuan reformasi jangka panjang, ketidakpastian politik domestik, serta meningkatnya ketidakstabilan perdagangan global. “Kami memperkirakan ketidakpastian politik di Thailand akan terus berlanjut dalam jangka menengah, yang akan menekan potensi pertumbuhan ekonomi sekaligus menambah kerentanannya terhadap guncangan,” tulis Moody’s dalam laporannya.
Kasus terhadap Thaksin sendiri kembali digulirkan setelah ia pulang ke Thailand, menyusul pemilu kacau yang membawa Partai Pheu Thai kembali berkuasa. Kembalinya Thaksin serta terbentuknya pemerintahan dengan dukungan partai-partai pro-monarki banyak dipandang sebagai bagian dari kompromi dengan kalangan konservatif.
Undang-undang lese majeste Thailand mengancam hukuman bagi siapa pun yang “menghina, memfitnah, atau mengancam” raja, ratu, putra mahkota, atau wali raja. Meski sempat ada desakan perubahan dari kelompok pro-demokrasi, putusan pengadilan yang menganggap aksi itu sebagai subversif serta vonis penjara panjang bagi aktivis telah meredam upaya tersebut. Menurut Thai Lawyers for Human Rights, setidaknya 280 orang telah dijerat kasus lese majeste sejak November 2020.
Popularitas keluarga Shinawatra juga kian merosot akibat kekecewaan publik terhadap penanganan konflik perbatasan paling mematikan dengan Kamboja dalam beberapa dekade, serta lemahnya kinerja ekonomi. Dua aksi demonstrasi besar di Bangkok pada akhir Juni dan awal bulan ini menuntut Paetongtarn mundur, meningkatkan kekhawatiran akan gelombang protes lanjutan.
(bbn)
