Oleh karena itu, menurutnya kemampuan pemerintah menutup defisit juga bergantung pada peningkatan penerimaan negara. Namun saat ini, penerimaan dinilai masih moderat dengan kecenderungan melemah. Di sisi lain, dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak bergantung pada Sovereign Wealth Fund (SWF) yakni pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sumber pendanaan jangka pendek.
Karena itu, Eko menilai target APBN seimbang dalam 2-3 tahun mendatang kurang realistis. Menurutnya, visi pengelolaan fiskal sebaiknya berorientasi jangka panjang.
"Sovereign Wealth Fund itu adalah endowment fund, normalnya begitu. Jadi kalau mau segera ditarik cepat-cepat, ya, takutnya itu nanti malah sama aja, ya, jadi belum bertelur sudah di sembelih gitu, nah, takutnya begitu. Nah, sehingga cara terbaik adalah kita kasih waktu Danantara dalam jangka panjang begitu untuk memiliki strategi yang lebih baik, supaya ketika nanti kita berharap kontribusi pada perekonomiannya itu juga cukup sustain gitu, jadi tidak terburu-buru."
"Karena ini memang bukan untuk lima tahun mendatang gitu, ini adalah seperti Pak Prabowo sampaikan, ini adalah untuk anak cucu kita. Jadi mindsetnya itu harus memang jangka panjang sekali. Jadi menurut saya tidak perlu kita hitung ya, karena sepakat bisa saja, tapi tidak realistis untuk kebutuhan anggaran kita saat ini menurut saya," pungkasnya.
Sri Mulyani
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjawab soal harapan Presiden Prabowo Subianto yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara seimbang, tanpa ada defisit anggaran pada 2027 atau 2028.
Dia mengaku akan menghitung kemungkinan pengelolaan APBN secara seimbang setahap demi setahap, seperti permintaan Kepala Negara.
"Kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026 sudah mikir 2-3 tahun, tapi saya melihat sinyal dari presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai dengan yang diharapkan," kata Bendahara Negara, usai Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan 2026, dikutip Sabtu (16/8/2025).
"Kita harus kawal, 2026 kita siapkan dan kemudian direction [arahan] yang diminta presiden untuk suatu saat balance budget (anggaran yang seimbang) saya rasa itu sesuatu yang harus kita terus hitung dan pasti dilaporkan pada presiden," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR RI berharap Indonesia bisa defisit anggaran.
"Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," katanya.
Presiden Prabowo menargetkan defisit anggaran negara pada 2026 akan mencapai Rp638,8 triliun, atau 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka ini berada dalam batas bawah rentang target pemerintah pada 2026 yang semula di kisaran 2,48%-2,53%.
Namun, angka ini lebih rendah dibanding target defisit anggaran pada tahun ini yang dipatok 2,53%, bahkan berpotensi membengkak hingga 2,78%.
Pemerintah juga menetapkan asumsi pendapatan negara pada 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun. Sementara itu, belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.786,5 triliun, dengan pola belanja yang fokus, efisien, serta produktif.
(dhf)
