Tantangan dan Capaian 2025
10 bulan pertama ini, tensi geopolitik terus memanas, perang tarif hingga perang fisik jadi ancaman bagi ekonomi global. Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip “my country first” menjadi semakin dominan, menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara.
Hasilnya, ekonomi kuartal II 2025 tumbuh 5,12% secara tahunan, membaik dari kuartal I 4,87%. Pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh konsumsi masyarakat dan ekspor. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah.
Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di 2,4%, sehingga menjaga daya beli terutama masyarakat tidak mampu. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN, dan pasar saham pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti.
Berbagai program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini Denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat Desa/Kelurahan di seluruh pelosok negeri.
Pemerintah memberi stimulus ekonomi tahap pertama Rp33 triliun pada Januari 2025, disusul stimulus tahap 5 kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025. Angka ini mencakup jaring pengaman sosial melalui berbagai program antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan AS yang lebih rendah, menjadi 19% dari 32%. Negosiasi bebas tarif Indonesia - Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sudah kita selesaikan. Di forum multilateral, dalam BRICS, G20, OECD, dan ASEAN, Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional, berdiri sama tegak dengan semua negara.
RAPBN 2026: 8 Agenda Prioritas
Pemerintah mengutamakan delapan agenda prioritas dalam RAPBN 2026:
- Mewujudkan ketahanan pangan. Swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Kita cetak sawah baru, salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, dukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.
- Perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan, harga 7 energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal Pemerintah Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.
- Membangun generasi unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh Provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri MBG, ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.
- Mewujudkan pendidikan bermutu. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, sekitar Rp757,8 triliun pada 2026, terbesar sepanjang sejarah kita. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa/ mahasiswa, tunjangan profesi guru dan dosen, serta membangun infrastruktur sekolah.
- Menghadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Anggaran kesehatan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.
- Menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah.
- Memperkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan, bukan hanya militer, tapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua itu menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu kita akan modernisasi alat utama sistem pertahanan, dan memperkuat komponen cadangan. Kita berdayakan industri strategis nasional serta kesejahteraan para prajurit patriot bangsa.
- Mempercepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi.
RAPBN 2026
Untuk mendukung agenda pembangunan, di tengah gejolak global, berikut rancangan arsitektur APBN 2026: Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 trilun atau 2,48% terhadap Produk Domestik bruto (PDB).
Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel, melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan. Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak instrumen untuk keadilan. Meredistribusi pendapatan: yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu. Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset dikelola secara efisien dan produktif, agar menghasilkan nilai tambah dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat. Kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja, setiap Rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran Danantara dioptimalkan, termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.
Ke depan, belanja negara, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan utuh sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satu instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembiayaan APBN harus dikelola secara prudent dan inovatif, defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman.
Asumsi Makro RAPBN 2026
- Pertumbuhan ekonomi 2026: 5,4%
- Inflasi: 2,5%
- Suku bunga SBN: 6,9%
- Nilai tukar rupiah: Rp16.500 per dolar AS.
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,44% - 4,96%,
- Angka kemiskinan: 6,5% - 7,5%
- Rasio Gini: 0,377 - 0,380
- Indeks Modal Manusia: 0,57
(lav)






























