Setelah pembagian zona berdasarkan potensi sumber daya tersebut disetujui, lanjut Hadi, wilayah yang telah disepakati akan dilelang kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKS) melalui skema kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC).
“Siapa yang memberikan term terbaik, itulah yang akan menjadi operator WKP [wilayah kerja penambangan] daerah overlay tersebut dan bertanggung jawab kepada JDA Indonesia-Malaysia,” ungkap dia.
Saling Menguntungkan
Menurut Hadi, kerja sama melalui skema pembentukan JDA dapat menguntungkan kedua negara. Baik Indonesia maupun Malaysia diharapkan mendapat hasil produksi dari lapangan migas di wilayah yang tumpang tindih.
Dia memandang skema JDA sebelumnya telah berhasil digunakan dalam penyelesaian sengketa Celah Timor atau Timor Gap.
Indonesia, Timor Leste, dan Australia pada akhirnya mengelola bersama sumber daya alam yang berada di wilayah sengketa itu.
“Tersedia lapangan kerja bagi para pihak yang terlibat, termasuk pajak-pajak yang timbul bisa dinikmati bersama dengan porsi yang disepakati. Contoh yang dahulu sudah ada model di Timor Gap. Sekarang Wilayah Timor Leste," terang Hadi.
Potensi Migas
Lebih lanjut, Hadi memprediksi Blok East Ambalat memiliki sumber daya migas dengan kategori menengah hingga tinggi yakni sekitar 500 juta hingga 1 miliar barel setara minyak (mmboe). Potensi tersebut masuk dalam klasifikasi P2 dan P3 atau cadangan kemungkinan dan cadangan perkiraan.
Jika potensi tersebut diproduksikan, kata dia, total produksi berpotensi mencapai 50.000 hingga 100.000 barel setara minyak per hari (boepd). Hingga saat ini, Hadi menegaskan belum diketahui apakah Blok East Ambalat lebih banyak mengandung minyak atau gas.
“Sehingga penyatuan data bagi para pihak sangat positif untuk dilakukan agar kita bisa lebih detail mendefinisikannya sebagai lapangan minyak atau lapangan gas,” tegas dia.
Jika lebih dominan minyak, maka potensi produksi sebesar 50.000 barel minyak per hari (bopd) setara 8%—10% produksi nasional yang diasumsikan sebesar 600.000 bopd.
Hadi mengasumsikan, jika kedua negara sepakat membagi dua secara rata pengelolaan Blok East Ambalat, Indonesia berpotensi mendapat tambahan produksi minyak sekitar 4%—5% produksi nasional.
“Namun, karena dimiliki para pihak dan belum tahu pembagian antarkedua negara, maka dengan asumsi masing masing 50%, maka kontribusi sekitar 4% sampai 5% produksi nasional. Asumsi bahwa produksi minyak nasional di level 600.000 bopd,” pungkas dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan pemerintah belum menyepakati status pengelolaan Blok East Ambalat bersama dengan Malaysia di tengah sengketa perbatasan di wilayah prospek migas tersebut.
Bahlil menuturkan rencana pengelolaan bersama antara PT Pertamina Hulu Energi dan perusahaan pelat merah Malaysia; Petroliam Nasional Berhad (Petronas) untuk blok migas itu masih sebatas wacana.
“Tetapi memang ada sempat ide, bahwa Ambalat itu, kalau ada sumber daya alamnya, dikelola bersama, tetapi itu masih dalam batas ide, masih dalam pembahasan,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (11/8/2025).
Dia juga enggan berkomentar banyak ihwal sengketa batas wilayah pada blok migas tersebut. “Nah, luas wilayahnya, jangan tanya di ESDM,” kata Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil mengatakan Kementerian ESDM belum membahas potensi sumber daya alam yang berada di Blok East Ambalat. “Kita belum penelitian,” tegas Bahlil.
Akhir-akhir ini, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim makin intens membicarakan potensi pengembangan bersama blok migas yang telah lama jadi medan sengketa tersebut.
"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak," kata Prabowo menjawab pertanyaan awak media di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB Bandung, Kamis (7/8/2025).
Malaysia dan Indonesia memiliki klaim yang tumpang tindih atas blok laut ND6 dan ND7. Akhir Juli, saat Annual Consultation ke-13 antara kedua negara di Jakarta, Prabowo dan Anwar sepakat untuk bersama-sama mengembangkan wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan sebelumnya menolak menggunakan istilah Ambalat untuk menyebut wilayah sengketa tersebut. Menurutnya, Ambalat adalah istilah yang digunakan Indonesia untuk membenarkan klaimnya atas wilayah tersebut.
"Istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan sikap Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat," katanya kepada DPR Malaysia, dilansir dari Malay Mail, Kamis (7/8/2025).
(wdh)
