Di sisi lain, Malaysia merupakan negara coastal state atau negara pantai biasa yang dalam penentuan batas wilayahnya menggunakan garis pangkal lurus. Malaysia juga disebut-sebut melakukan pengukuran dari jarak batu karang ketika air laut surut, sehingga dinilai tak akurat.
Potensi Migas
Lebih lanjut, berdasarkan arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2009, salah satu perusahan migas Italia, Eni SpA, berminat berinvestasi pada pembangunan terminal gas dan minyak di Blok Ambalat.
Dijelaskan bahwa Eni akan mengelola Lapangan Aster yang berada di Blok Ambalat, di mana produksi migas dari lapangan tersebut diprediksi sekitar 30.000 hingga 40.000 barel per hari (bph).
Potensi produksi tersebut dibuat usai adanya pengeboran lima sumur di wilayah tersebut.
Eni juga sempat meminta restu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berinvestasi dan mengelola lapangan migas yang terletak di wilayah Blok Ambalat.
Rupanya, dalam rentang yang berbeda, yakni sekitar 2004, Malaysia juga memberikan pengelolaan Blok East Ambalat kepada Shell Plc.
“Produksinya diperkirakan sekitar 30.000—40.000 bph. Ini indikasi awal setelah dilakukan pengeboran lima sumur,” sebagaimana tertulis dalam situs resmi Kementerian ESDM.
Masuknya Pertamina
Pemerintah pada 2016 akhirnya memberikan izin bagi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk mengeksplorasi Blok East Ambalat.
Akan tetapi, akibat batas blok migas tersebut tumpang tindih dengan batas blok Shell Malaysia, PHE tidak kunjung dapat melakukan kegiatan eksplorasi di area tersebut.
Di sisi lain, Pusat Survei Geologi (PSG) Badan Geologi Kementerian ESDM, melalui Bidang Sumber Daya Migas, telah memiliki data-data studi G&G di sekitar area East Ambalat, tepatnya di Cekungan Tarakan dan sekitarnya.
Tim survei PSG berhasil mengidentifikasi beberapa potensi sistem petroleum di area ini, baik yang berumur kenozoikum maupun yang berumur mesozoikum.
Ketegangan Politis
Indonesia tercatat kerap mengetatkan pengamanan pasukan militer di Blok East Ambalat, salah satunya pada 2007. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara memperketat pengamanan di wilayah tersebut menyusul sering terjadinya pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia.
Menyitir situs TNI, sepanjang 2006, Angkatan Laut Malaysia melanggar wilayah Indonesia sebanyak 33 kali. Lalu, pada awal 2007, Malaysia tercatat telah melanggar perbatasan Indonesia sebanyak 38 kali.
Pada 2009, Presiden SBY sempat berbincang langsung dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia kala itu, Najib Razak. Mereka membahas langkah penyelesaian sengketa wilayah Blok Ambalat dan menekankan agar menghindari tindakan bersifat provokatif.
"Saudara sudah saya beritahu posisi dasar kita, yang tentunya kalau itu merupakan kedaulatan kita, menjadi kewajiban untuk kita pertahankan. Cuma cara yang kita pilih adalah perundingan dan negosiasi yang sedang berjalan. Saya juga berharap kepada juru runding kita, berikan dorongan agar sekali lagi proses perundingannya berlangsung lebih cepat dan lebih kondusif," kata SBY, mengutip situs Kemensetneg.
Perundingan Prabowo
Dalam perkembangan terbaru, Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto tercatat telah beberapa kali membahas sengketa yang terjadi di Blok Ambalat dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua kepala negara akhirnya menyepakati akan bekerja sama mengeksplorasi blok migas tersebut.
Kedua negara mengakui proses penyelesaian hukum atas wilayah Ambalat memerlukan waktu yang panjang.
Untuk itu, sambil menunggu penyelesaian final, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development atau pengembangan bersama di wilayah perairan bersengketa tersebut.
Menyusul pertemuan kedua kepala negara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan mengisyaratkan PT Pertamina (Persero) akan mengeksplorasi Blok East Ambalat, Kalimantan Utara bersama-sama dengan perusahaan pelat merah Malaysia; Petroliam Nasional Berhad (Petronas).
Peluang kerja sama tersebut mencuat usai Anwar Ibrahim kembali melakukan kunjungan resmi ke Tanah Ibrahim pada akhir Juli tahun ini. Bahlil juga memastikan langkah tersebut belum bersifat final dan masih dikaji oleh dua negara.
Sementara itu, PHE menegaskan menanti kepastian eksplorasi lanjutan di Blok East Ambalat menyusul perundingan Indonesia dan Malaysia terkait dengan sengketa perbatasan di wilayah prospek Migas tersebut.
Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE Edi Karyanto mengatakan perseroannya relatif siap untuk melanjutkan eksplorasi blok migas yang telah lama terhenti akibat isu perbatasan dengan Malaysia.
(wdh)
