Di sisi lain, Bahlil mengatakan kementeriannya belum membahas potensi sumber daya alam yang berada di Blok East Ambalat. “Kita belum penelitian,” tegas Bahlil.
Sebelumnya kedua negara makin intens membicarakan potensi pengembangan bersama blok migas yang telah lama jadi medan sengketa tersebut.
Belakangan, pimpinan kedua negara makin sering melakukan pertemuan bilateral untuk pembahasan isu strategis di kawasan, termasuk di dalamnya Blok East Ambalat.
"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikad baik dari dua pihak," kata Presiden Prabowo Subianto menjawab pertanyaan awak media di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB Bandung, Kamis (7/8/2025).
Malaysia dan Indonesia memiliki klaim yang tumpang tindih atas blok laut ND6 dan ND7. Akhir Juli lalu saat Annual Consultation ke-13 antara kedua negara di Jakarta, Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim sepakat untuk bersama-sama mengembangkan wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan sebelumnya menolak menggunakan istilah Ambalat untuk menyebut wilayah sengketa tersebut. Menurutnya, Ambalat adalah istilah yang digunakan Indonesia untuk membenarkan klaimnya atas wilayah tersebut.
"Istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan sikap Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat," katanya kepada DPR Malaysia, dilansir dari Malay Mail, Kamis (7/8/2025).
Mohamad Hasan, yang juga dikenal sebagai Tok Mat, menjelaskan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat hanya mencakup sebagian dari Laut Sulawesi.
"Malaysia menegaskan Blok ND-6 dan ND-7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, didukung oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2002."
Prospek Blok East Ambalat
Menurut catatan Kementerian ESDM, daerah Ambalat telah lama menjadi area sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa wilayah makin rumit saat di area ini diidentifikasi adanya potensi minyak dan gas bumi.
Saat ini di area Ambalat terdapat blok East Ambalat yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) East Ambalat. Namun, batas blok East Ambalat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia tumpang tindih dengan batas blok Shell Malaysia.
Sehingga meskipun telah dimiliki oleh PHE East Ambalat sejak tahun 2016, kondisi politik menyebabkan PHE East Ambalat tidak bisa melakukan kegiatan eksplorasi apapun di area ini.
Di sisi lain, Pusat Survei Geologi (PSG), Badan Geologi, melalui Bidang Sumber Daya Migas, telah memiliki data - data studi G&G di sekitar area East Ambalat, tepatnya di Cekungan Tarakan dan sekitarnya.
Tim survei PSG berhasil mengidentifikasi beberapa potensi sistem petroleum di area ini, baik yang berumur Kenozoikum maupun yang berumur Mesozoikum.
(azr/naw)
