Bentrokan yang pecah kembali pada Kamis, termasuk serangan udara Thailand ke pangkalan militer Kamboja menggunakan jet tempur F-16 dan serangan Phnom Penh ke area sipil di Thailand, terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan perbatasan yang turut mengguncang stabilitas koalisi pemerintahan Thailand.
Nilai tukar baht melemah 0,2% ke level 32,34 per dolar AS, sejalan dengan mata uang regional lainnya. Indeks saham acuan Thailand sempat turun 0,6% sebelum akhirnya stagnan.
Ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja memiliki sejarah panjang, meski hubungan keduanya relatif stabil sejak konflik mematikan pada 2011 yang menewaskan puluhan orang. Konflik besar terakhir juga berkisar di sekitar Candi Preah Vihear, titik panas lama yang berasal dari era kolonial Prancis.
Konflik Berlarut dan Dampak Ekonomi
Sebagian besar sengketa saat ini berasal dari perbedaan interpretasi atas peta perjanjian Prancis-Siam awal abad ke-20 yang menetapkan batas antara Thailand dan Kamboja, yang saat itu masih bagian dari Indochina Prancis.
Konflik bersenjata yang berkepanjangan akan memperparah tantangan ekonomi di kedua negara, termasuk ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS). Berbeda dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam yang telah mengamankan kesepakatan dagang dengan pemerintahan Trump, Thailand yang bergantung pada ekspor belum mencapai kesepakatan serupa.
Bangkok kemungkinan lebih terdorong untuk segera mengakhiri konflik, mengingat risiko terhadap ekonomi domestik dan sektor pariwisata yang menjadi penopang utama. “Kami memperkirakan deeskalasi akan terjadi setelah aksi agresif,” ujar Trinh Nguyen, ekonom senior Natixis untuk Asia berkembang. “Risiko eksternal meningkat dan Thailand tidak bisa membiarkan sektor pariwisata yang sudah lesu semakin terpuruk.”
Pertumbuhan ekonomi Kamboja juga diperkirakan melambat. Laporan Maybank Securities Pte tertanggal 17 Juli mencatat bahwa ketergantungan Kamboja terhadap pasar AS merupakan yang tertinggi di ASEAN, yakni 38% dari total ekspor nominal atau 21% dari PDB.
Kamboja juga memiliki lebih dari setengah juta pekerja di Thailand berdasarkan data resmi. Namun, Maybank memperkirakan jumlah itu bisa mendekati 1,2 juta orang jika termasuk migran tanpa dokumen. Pejabat di Provinsi Chanthaburi dan Trat, Thailand, menyebut sekitar 2.000 pekerja migran asal Kamboja telah berkumpul di pos perbatasan untuk pulang ke negaranya.
Ekspor Thailand ke Kamboja mencapai USD 5,1 miliar pada paruh pertama 2025, termasuk perhiasan, minyak, dan gula, sementara impor dari Kamboja sebesar US$732 juta, mayoritas berupa buah dan sayuran, menurut Kementerian Perdagangan Thailand.
Kamar Dagang Thailand menyatakan bahwa bentrokan ini telah merusak kepercayaan pelaku ekonomi dan mengganggu perdagangan serta investasi kedua negara.
Thailand mengatakan telah mengevakuasi lebih dari 130.000 warga sipil dari zona konflik. Sementara itu, Kamboja telah menutup 260 sekolah di Provinsi Oddar Meanchey, wilayah utama pertempuran, menurut Khmer Times.
Pertempuran ini menuai kecaman dari berbagai pemimpin dunia. AS menyatakan sangat prihatin. “Amerika Serikat mendesak penghentian segera permusuhan, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian damai atas konflik ini,” kata juru bicara deputi Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, di Washington, Kamis.
Meski Thailand menolak pembicaraan bilateral dan belum memberi sinyal untuk menghentikan operasi militer, konflik yang terus berlarut menjadi tantangan baru bagi Paetongtarn Shinawatra, yang sudah lebih dulu diskors dari jabatan perdana menteri karena penanganan sengketa perbatasan ini. Koalisi Pheu Thai yang dipimpinnya juga berada di ujung tanduk setelah partai kunci membelot bulan lalu, meninggalkan mayoritas yang tipis.
Sementara itu, kelompok nasionalis Thailand yang awalnya merencanakan aksi unjuk rasa anti-pemerintah pada Minggu, telah menundanya ke tanggal 2 Agustus. Unggahan yang mendukung militer dan angkatan udara Thailand sedang menjadi tren di X dan Facebook.
(bbn)
