Pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif timbal balik atau resiprokal kepada seluruh negara mitra dagangnya. Sebagai salah satu negara mitra dagang, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%. Disebutkan, penerapan tarif berlaku 90 hari setelah pengumuman pada awal April tersebut. Namun, dalam perjalannya, Presiden Trump menunda penerapannya hingga tenggat waktu 9 Juli 2025.
Pemerintah RI Negosiasi Awal dengan AS
Menanggapi penerapan tarif resiprokal tersebut, Pemerintah Indonesia tidak melakukan langkah retaliasi atau tarif balasan, melainkan memilih jalur negosiasi.
Pada tahap awal, delegasi Indonesia telah mengirimkan surat resmi terkait negosiasi tarif perdagangan pada Pemerintah AS pada tanggal 7 dan 9 April 2025. Dari pengiriman surat resmi ini, pemerintah Indonesia mendapatkan respons positif dari pihak USTR (United States Trade Representative).
USTR menganggap surat tersebut komprehensif dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama kali mengajukan penawaran dalam format negosiasi bilateral tarif di era pemerintahan baru AS
“Saya laporkan ke presiden yang ditawarkan Indonesia secara prinsip, melalui surat yang disampaikan 7 April dan 9 April mendapatkan apresiasi dari Amerika. Karena surat kita relatif komprehensif, terkait tarif dan non tarif, dan rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga dalam konperensi pers digital di Jakarta, Senin (28/4/2025) lalu.
Dalam negosiasi pertama, Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di AS mulai 16 April 2025.
Airlangga Hartarto mengklaim Presiden Trump mengapresiasi poin negosiasi yang ditawarkan RI. Airlangga mengungkapkan, proposal negosiasi yang ditawarkan Indonesia kepada AS bersifat adil serta seimbang.
RI Paling Awal Negosiasi Tarif
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara yang paling awal melakukan negosiasi dengan Presiden Trump. Katanya, negosiasi masih berjalan dengan beberapa materi Indonesia disambut positif oleh AS melalui beberapa pertemuan.
Bendahara Negara menyebut, melihat pengalaman AS melakukan negosiasi, terutama dengan Meksiko hingga Kanada, pembahasan bukan hanya mencakup soal tarif. Tetapi juga mengenai hambatan non-tarif seperti regulasi dan prosedur yang dianggap menghalangi atau tidak menguntungkan perusahaan AS.
Poin penawaran Awal Negosiasi RI
Tim negosiasi Indonesia telah melakukan negosiasi dengan pihak AS. Indonesia menawarkan beberapa hal agar tarif dagang bisa diturunkan, baik yang berkaitan dengan tarif, non-tarif hingga reformasi kebijakan.
Airlangga mengatakan Indonesia telah menyampaikan sejumlah tawaran kepada AS antara lain: Meningkatkan pembelian energi, produk pertanian, dan Engineering, Procurement, Construction (EPC), memberikan insentif dan fasilitas bagi perusahaan AS dan Indonesia, membuka dan mengoptimalkan kerja sama mineral kritis (critical mineral), memperlancar prosedur dan proses impor untuk produk AS, dan mendorong investasi strategis dengan skema business to business.
Indonesia juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, ekonomi digital, dan jasa keuangan, penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor untuk produk ekspor utama yang tidak akan bersaing dengan industri dalam negeri di AS seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang, serta juga menyampaikan pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dari produk strategis dalam menjaga keamanan ekonomi.
Di sisi lain, Airlangga menyampaikan permintaan Indonesia untuk mendapatkan penurunan tarif ekspor dari Indonesia ke AS, khususnya terhadap ekspor 20 produk utama Indonesia. Karena selama ini tarif impor Indonesia lebih tinggi dari beberapa negara kompetitor atau produsen barang sejenis dengan ekspor Indonesia ke AS.
Selain itu, tawaran Indonesia kepada AS untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional dan dirancang untuk memberikan setidaknya lima manfaat:
- Memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional.
- Memperjuangkan akses pasar Indonesia ke AS, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia.
- Deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan, dan investasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan.
- Memperoleh nilai tambah dengan kerjasama rantai pasok (supply chain) industri strategis dan critical mineral.
- Akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, antara lain kesehatan, pertanian, energi terbarukan (renewable energy).
RI Tawarkan Proposal Penawaran Kedua
Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia kedua, Airlangga menyatakan bahwa RI sudah memiliki penawaran kedua untuk negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan jelang berakhirnya batas waktu 9 Juli 2025 yang diberikan kepada berbagai negara untuk mencapai kesepakatan dengan AS agar terhindar dari kenaikan tarif.
Tetapi, ia tidak menjelaskan dengan rinci mengenai aspek dan sektor yang masuk ke dalam penawaran kedua tersebut. Meski begitu, Airlangga menyebut bahwa tawaran kedua itu sudah diterima oleh pihak AS.
Selain itu, Indonesia juga telah berkomunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), United States Secretary of Commerce Howard Lutnick, dan US Secretary of Treasury Scott Bessent.
"Pemerintah sudah terus berkomunikasi, baik secara tertulis. Indonesia punya tawaran kedua dan ini sudah diterima oleh AS. Tentu dari AS, kita sudah bicara juga dengan USTR Secretary of Commerce dan Secretary of Treasury," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (30/6/2025).
Dirinya juga mengungkap, tim delegasi Indonesia sudah siap dan menunggu di Washington, D.C, AS. Hal ini dilakukan agar delegasu Indonesia bisa langsung memberikan klarifikasi atau tanggapan bila terdapat perubahan kebijakan dari AS.
Janji Beli Produk AS Rp550 triliun
Pada perkembangannya, pemerintah Indonesia berencana membeli produk AS dan melakukan investasi di Negeri Paman Sam senilai US$34 miliar (atau setara Rp550,29 triliun asumsi kurs saat ini). Langkah ini menjadi tawaran yang berkaitan dengan negosiasi tarif dengan AS.
Hari ini, Airlangga bersama jajarannya melakukan lawatan ke AS seiring dengan rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan mitra dagangnya di AS pada 7 Juli 2025.
“[Penandatanganan MoU] masih terjadwal [hari ini]. Saat ini posisi [Pak Airlangga] di Brasil mendampingi Presiden [Prabowo Subianto]. Masih terjadwal ke AS,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bloomberg Technoz, Senin (7/7/2025).
Airlangga mengungkap, MoU tersebut berkaitan dengan pembelian barang agrikultur dan juga terkait dengan rencana investasi. "Termasuk di dalamnya oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Pengelola Investasi [BPI] Danantara," kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga telah membahas mengenai rencana Indonesia melakukan pembelian energi yang totalnya bisa mencapai US$15,5 miliar, meski begitu Airlangga tidak mengelaborasi jenis produk yang akan diimpor itu.
Ancaman Tarif Tambahan AS 10% bagi Negara Anggota BRICS
Dalam perkembangan terakhir, Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang mendukung "kebijakan anti-Amerika BRICS."
Ancaman ini makin menambah ketidakpastian menjelang tenggat waktu berlakunya pungutan resiprokal AS terhadap negara-negara mitra dagangnya, 9 Juli 2025.
"Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika BRICS akan dikenai tarif tambahan sebesar 10%," kata Trump melalui unggahannya di Truth Social, dikutip Senin (7/7/2025).
"Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," imbuhnya mengancam.
BRICS merupakan kelompok negara yang terdiri Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Anggotanya kemudian bertambah dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
(lav)
