“Apakah pengembang panas bumi nanti bisa menjual langsung ke industri yang membutuhkan karena permintaan panel surya besar dan itu membutuhkan silika,” kata Eniya.
Mineral ikutan panas bumi secara genetik tidak dapat dipisahkan dari sistem panas bumi yang terbawa oleh fluida dari sumur pengembangan seperti silika, litium, boron, dan potasium.
Adapun, rencana komersialisasi mineral ikutan panas bumi itu menjadi poin bahasan Rancangan Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Pemanfaatan Mineral Ikutan dari Kegiatan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tahun ini.
Rancangan Permen ini mengatur berbagai aspek seperti skema pemanfaatan non-komersial dan komersial, tata cara pengajuan persetujuan, hak dan kewajiban pemegang izin, hingga proses pembinaan dan pengawasan.
Pemegang izin panas bumi juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan.
Indonesia saat ini memiliki potensi panas bumi lebih dari 23,74 GW di 368 lokasi dan menempati peringkat kedua dunia dalam kapasitas terpasang PLTP dengan 2,68 GW.
Kuota Pengembanagan Panas Bumi Sampai 2034
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menargetkan tambahan kapasitas panas bumi sebesar 5,1 gigawatt (GW) dalam draf RUPTL 2025-2034.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sebagian besar kuota pengembangan panas bumi itu bakal dikerjakan oleh pengembang swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Rencanannya, PLN bakal mengerjakan tambahan kapasitas setrum 585 megawatt (MW) atau 11% dari porsi pengembangan panas bumi yang tertuang dalam dokumen penyediaan listrik anyar tersebut.
Sementara itu, IPP mendapat alokasi sebesar 4,57 GW atau 89% dari keseluruhan rencana kapasitas pengembangan.
“Dalam hal ini, porsi PLN hanyalah 11%, kemudian porsi dari pengembang swasta ini 89% sekitar 4,5 GW,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Di sisi lain, Darmawan mendorong adanya bantuan pembiayaan dengan bunga rendah untuk pengembangan blok panas bumi nantinya.
Dia beralasan risiko pengembangan panas bumi relatif tetap tinggi kendati pemerintah telah membantu untuk mengurangi beban pada sisi eksplorasi awal.
“Perlu pembiayaan dengan bunga yang rendah, ini bukan hanya untuk PLN, tetapi untuk partner-partner kami,” kata dia.
Menurut dia, eksposur risiko paling besar terdapat pada tahap pengeboran eksplorasi, saat mengubah potensi sumber daya menjadi cadangan yang teridentifikasi.
“Tingkat suksesnya hanya sekitar 30% sampai 40%, jadi 60%-nya akan gagal,” tuturnya.
(naw)
