Makin besar modal yang masuk dalam konsorsium, kata Bisman, makin tinggi pula risiko yang menanti; meskipun RI memiliki sumber daya bijih nikel yang tinggi dalam lini hulu ekosistem baterai yang dikenal sebagai Proyek Dragon itu.
“Menurut kami, sebenarnya lebih bagus bertahap, karena kapasitas modalnya terlalu besar, dan pasti juga ada risiko bertahap agar lebih aman dari aspek risiko,” ujarnya.
Sentimen Investor
Di sisi lain, Bisman berpendapat Indonesia dapat menyiapkan berbagai macam infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang lebih aman dari konteks bisnis ketika berencana untuk mengakuisisi saham di joint venture lini hilir Proyek Dragon.
Menurutnya, ketika Indonesia terburu-buru menjadi pemegang saham mayoritas, bahkan pengendali Proyek Dragon, sentimen investor asing juga akan terpengaruh. Pemodal asing dinilainya akan merasa seperti dipaksa dalam menjalankan proyek tersebut.
“Bagi investor asing, kalau misalkan berat yang masuk ternyata dipaksa, tanda kutip 'dipaksa', Indonesia yang harus mayoritas. Walhasil, kalau mayoritas tidak baik bagi Indonesia, sebenarnya juga belum baik bagi pelaku asing,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan konsorsium CATL tidak keberatan untuk memberikan sebagian porsi sahamnya ke pemerintah di lini hilir proyek ekosistem baterai terintegrasi tersebut.
“Saya sudah bicara dengan mereka [perwakilan CBL] untuk menaikkan kepemilikan saham negara lain, dan mereka pada prinsipnya tidak masalah,” ujar Bahlil dalam peresmian Proyek Dragon di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).
Senada, COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menyebut diskusi divestasi saham CATL di Proyek Dragon masih berlangsung, dengan harapan porsi saham Indonesia bisa meningkat dalam beberapa waktu ke depan.
“Mengenai kepemilikan [saham], kita sedang berdiskusi dengan CATL possibility, kemungkinan untuk kita menambah porsi kita. Jadi masih tahap diskusi dengan CATL," katanya saat ditemui dalam agenda yang sama.
"Kemungkinan kita menambah porsi kepemilikan kita di joint venture [JV] baterai ini. Saat ini kita punya 30% [di lini hilir], kita harap ke depannya hasil negosiasi kedua belah pihak harus memiliki satu kesepahaman,” kata Dony.
JV yang dimaksud berada di bawah pengelolaan PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend (CBL), hasil kolaborasi antara Indonesia Battery Corporation (IBC), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam, dan CATL beserta afiliasinya.
Struktur kepemilikan di JV baterai tersebut saat ini menempatkan mitra asing sebagai pemegang 70% saham, sedangkan sisa 30% dikendalikan konsorsium BUMN yang terdiri dari Inalum, Antam, PLN, dan Pertamina (PPI) melalui IBC.
Untuk diketahui, IBC dimiliki oleh empat BUMN, yakni Antam, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), masing-masing dengan porsi kepemilikan sekitar 26%—27%, kecuali PLN yang memiliki 19,9%.
IBC menggandeng konsorsium CATL–CBL dalam serangkaian usaha patungan yang mencakup seluruh rantai pasok baterai kendaraan listrik, dari hulu hingga hilir.
Di sisi hulu, kolaborasi mencakup pengelolaan tambang nikel melalui PT Sumber Daya Arindo (SDA), di mana Antam menguasai 51% saham, serta proyek pengolahan RKEF dan kawasan industri lewat PT Feni Haltim dengan kepemilikan 40%.
Untuk fasilitas HPAL, Antam juga memegang 30% saham. Sementara itu, pada tahap antara hingga hilir—termasuk pengolahan bahan baku, produksi sel baterai, hingga fasilitas daur ulang — IBC cenderung berada di posisi minoritas.
Perseroan memegang 30% saham untuk proyek perakitan dan bahan baku baterai, serta 40% pada proyek daur ulang.
(mfd/wdh)
