Kemudian, toll fee ke konsumen sekitar US$1/MMBtu untuk pipa, dan US$2/MMBtu biaya virtual pipeline bernasis CNG dan LNG.
Dengan demikian, harga total impor LNG dari AS sebesar US$12,/MMBtu sampai US$13,5/MMBtu.
“Perhitungan saya, harga sampai di Indonesia bisa sampai US$15/MMBtu,” tutur Hadi saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).
Biaya Logistik
Harga gas impor yang dibeberkan Hadi tersebut, belum termasuk faktor perang seperti yang terjadi saat ini antara Iran dan Israel, yang akan menaikkan biaya logistik sebesar 20% sampai 30% karena keamanan dan asuransi jika ada rudal nyasar.
“Jadi saya belum menemukan perhitungan LNG Impor lebih murah dari LNG domestik,” katanya.
Menurutnya, dia belum menemukan perhitungan harga LNG yang lebih murah dari luar negeri.
Untuk itu, dia menyarankan agar Indonesia dapat memanfaatkan sumber LNG dari dalam negeri seperti dari lapangan gas Tangguh III di Teluk Bintuni, Papua Barat; Blok Kasuri, Papua Barat; Blok Masela; Geng North Bontang; dan IDD Bontang.
“Saya belum menemukan perhitungan harga gas LNG Impor lebih murah. Kira-kira dari mana ya? Rusia kah? Tetap saja harus dihitung logistiknya. Kalaupun murah dari Rusia mungkin harga gas wellhead. Namun, itu pun hanya beda satu atau setengah dolar saja,” tuturnya.
Di sisi lain, Hadi mensinyalir industri domestik bakal keberatan untuk membayar dengan harga LNG impor karena saat ini aspirasi industri untuk LNG adalah sekitar US$6/MMBtu—US$7/MMBtu.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan Indonesia membuka peluang untuk melakukan impor gas industri akibat mahalnya harga gas di dalam negeri.
Meski demikian, Agus menggarisbawahi rencana tersebut tak serta-merta langsung dilakukan begitu saja, tetapi harus mempertimbangkan suplai gas nasional, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang regulasi yang berlaku.
"Apabila suplai gas nasional dianggap tidak mencukupi, baik kualitas dan harga tidak sesuai dengan regulasi, maka seharusnya HKI [Himpunan Kawasan Industri Indonesia] bisa diberikan fleksibilitas untuk mendapatkan gas dari sumber-sumber lain termasuk dari luar negeri,” ujarnya medio lalu.
Agus juga mengatakan jika rencana tersebut harus terlebih dahulu dikoordinasikan bersama kementerian dan lembaga (K/L) lain, sekaligus mengamini polemik harga gas industri masih menjadi masalah yang berlarut-larut.
Langkah tersebut, kata dia, juga dilakukan sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan energi sektor industri yang terus meningkat dan pasokan gas nasional terbatas.
Secara terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung impor LNG memungkinkan untuk dilakukan, dengan catatan harus sesuai dengan kebutuhan industri di dalam negeri.
“Kalau ini di dalam negeri tidak mencukupi, ini kita akan buka untuk kebutuhan industri,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat pekan lalu.
Jika kebutuhan bahan baku industri yang berasal dari gas tidak terpenuhi, ujar Yuliot, kebutuhan untuk bahan bakar yang digunakan pada pembangkit listrik pun kemungkinan tidak mencukupi.
“Akhirnya, kegiatan industrinya berhenti. Jadi kita akan melihat pemanfaatan ekonominya,” kata Yuliot.
Kementerian ESDM telah menetapkan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu.
Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.
Adapun, industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7/MMBtu dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU," ungkap Bahlil dalam siaran pers Maret.
Sebagai perbandingan, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN menetapkan harga gas regasifikasi per kuartal I-2025 yakni pada periode Januari hingga Maret 2025 sebesar US$16,77/MMBtu.
Sumber Gas
Menurut laporan BMI—lengan riset Fitch Solutions, bagian dari Fitch Group — Indonesia siap menjadi raksasa produsen LNG di Asia Tenggara, seiring dengan adannya potensi tambahan 40 miliar meter kubik atau billion cubic meter (bcm) sumber daya hingga 2030.
BMI menyebut Indonesia kaya dengan proyek gas greenfield yang akan mengerek pasokan gas baku untuk produksi LNG sepanjang 2024—2030.
“Kami memperkirakan sekitar 40 bcm gas alam tambahan akan diproduksi dari proyek-proyek mendatang ini, yang sebagian besar ditujukan untuk memasok gas baku ke pabrik-pabrik LNG yang baru dan yang sudah ada,” papar tim peneliti BMI dalam laporan Desember tahun lalu.
Proyek gas enhanced gas recovery (EGR) Ubadari adalah yang paling signifikan di antara proyek-proyek greenfield ini dan diestimasikan mendukung produksi LNG dari proyek Tangguh.
Proyek Ubadari dirancang untuk membuka sekitar 3 triliun kaki kubik atau trillion cubic feet (tcf) sumber daya gas tambahan, dengan potensi produksi 28 bcm gas alam dari Lapangan Ubadari. Gas pertama dari lapangan Ubadari diharapkan onstream pada 2028.
Tidak hanya itu, proyek EGR lainnya di Lapangan Vorwata diperkirakan dapat menghasilkan tambahan 8,5 bcm. Pasokan gas tambahan dari dua proyek EGR ini dapat memperpanjang umur proyek LNG Tangguh.
(mfd/wdh)
