Di platform media sosial X milik Musk, ia mengunggah pernyataan bahwa SpaceX akan mulai menonaktifkan Dragon. Sebelumnya, Presiden Trump juga menyindir Musk dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman dan di platform Truth Social miliknya.
Meski demikian, Musk kemudian tampak melunak. Pada Kamis malam, ia merespons unggahan warganet yang menyarankan agar ia menenangkan diri, dengan menjawab: “Nasihat bagus. Oke, kami tidak akan menonaktifkan Dragon.”
Dalam pernyataan resminya, analis senior di Center for Strategic and International Studies, Clayton Swope, menilai langkah Trump akan menimbulkan efek domino yang luas. “Hampir tidak ada pihak lain yang bisa menggantikan peran SpaceX saat ini, baik untuk kepentingan militer maupun NASA,” ujarnya.
Sejak tahun 2000, SpaceX telah mengantongi lebih dari US$22 miliar kontrak terbuka dari Departemen Pertahanan AS dan NASA. Salah satunya, kontrak senilai US$4 miliar untuk misi pendaratan manusia di bulan. Ketergantungan NASA terhadap Dragon bahkan semakin tinggi setelah Boeing mengalami hambatan teknis pada proyek Starliner.
NASA juga menunjuk SpaceX untuk mengakhiri operasional ISS dengan nilai kontrak US$843 juta. Selama tahun 2025, SpaceX diklaim telah meraih pendapatan sekitar US$1,1 miliar hanya dari proyek NASA.
“NASA akan terus menjalankan visi Presiden untuk masa depan luar angkasa. Kami akan bekerja sama dengan mitra industri untuk mencapai target tersebut,” ujar juru bicara NASA, Bethany Stevens.
Adapun pihak SpaceX belum memberikan komentar resmi hingga berita ini diturunkan.
Tak hanya program antariksa sipil, konflik ini turut mengancam layanan internet satelit Starlink milik SpaceX yang digunakan di wilayah terpencil dan juga menjadi mitra Pentagon.
Peter Hays, pengajar di Space Policy Institute Universitas George Washington, menyebut langkah pemerintah untuk menghapus kerja sama dengan SpaceX tidak realistis. “Musk telah meluncurkan lebih banyak satelit daripada gabungan negara lain. Tidak semudah itu menghentikan kerja sama,” ujarnya.
Saat ini, selain SpaceX, peluncuran satelit pertahanan juga ditangani oleh Boeing, Lockheed Martin (melalui United Launch Alliance), serta Blue Origin milik Jeff Bezos. Namun, Blue Origin baru saja meluncurkan roket New Glenn perdananya, sedangkan ULA masih terkendala peningkatan kapasitas. Alhasil, ketergantungan lembaga seperti Space Force dan National Reconnaissance Office terhadap SpaceX sangat tinggi.
Todd Harrison, analis dari American Enterprise Institute, menambahkan bahwa perseteruan ini bisa berdampak pada sistem pertahanan rudal “Golden Dome” yang digagas Trump. “Jika pemerintah memilih sistem yang minim ketergantungan pada luar angkasa, potensi proyek untuk SpaceX bisa berkurang,” jelasnya.
Dari sisi hukum, belum jelas apakah presiden memiliki kewenangan mutlak untuk membatalkan kontrak secara sepihak. Menurut Harrison, tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum federal.
“Politik tidak boleh menjadi dasar pembatalan kontrak. Jika itu dilakukan, SpaceX bisa menggugat pemerintah,” ujarnya.
Secara umum, pembatalan kontrak pemerintah bukan hal sepele. Sebagian besar kontrak federal memang memuat klausul “terminasi untuk kenyamanan”, namun prosesnya rumit dan berpotensi memicu kompensasi miliaran dolar atas kerugian investasi.
Terlebih lagi, hanya pejabat kontrak resmi yang berwenang menandatangani atau membatalkan perjanjian, bukan presiden secara langsung. “Tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Ada prosedur hukum yang harus dijalani,” kata Caryn Schenewerk, konsultan industri luar angkasa yang juga dosen hukum di Universitas Georgetown dan mantan eksekutif SpaceX.
Jika pemerintah tidak mengikuti prosedur dengan tepat, potensi gugatan hukum dari Musk makin besar. Sebelumnya, pada 2014, SpaceX pernah menggugat Angkatan Udara AS untuk bisa bersaing dalam tender peluncuran satelit pertahanan. Gugatan tersebut akhirnya dicabut setelah sistem tender diubah agar lebih terbuka.
“SpaceX tidak akan tinggal diam jika kontraknya dibatalkan secara semena-mena,” tegas Schenewerk.
(bbn)
