Dominasi porsi energi terbarukan dalam RUPTL terbaru diklaim hingga 76%, di mana penambahan kapasitas pembangkit listrik energi hijau direncanakan mencapai 42,6 GW (61%) dan fasilitas penyimpanan listrik (storage) 10,3 GW (15%).
Kendati demikian, porsi listrik hijau ini memasukkan pembangkit listrik tenaga nuklir 500 megawatt (MW) pada 2032-2033, masing-masing 250 MW di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Selain itu, perencanaan listrik nasional juga memproyeksikan penambahan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara 6,3 GW dan gas 10,3 GW, setara 24% dari total tambahan kapasitas pembangkit.
Menurut Tata, perlu revisi RUPTL dalam kerangka industrialisasi hijau, di mana industri energi terbarukan menjadi andalan untuk mendorong industri manufaktur Indonesia yang mengalami kemandekan sejak awal tahun 2000-an.
Indonesia, kata dia, dapat seharusnya fokus pada pengembangan industri rantai pasok panel surya, baterai, dan kendaraan listrik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Kebijakan yang konsisten merupakan kunci, salah satunya RUPTL yang tidak memasukkan lagi pembangkit berbahan bakar fosil baru,” tuturnya.
Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan porsi pembangkit batu bara dan gas itu bakal menjadi ganjalan bagi iklim investasi EBT di Indonesia.
“Investor maupun pendanaan di sektor energi terbarukan dan pembangunan transmisi akan bingung dengan RUPTL, karena pemerintah tidak memiliki rencana yang ambisius dalam transisi energi,” kata Bhima.
“Misalkan, mereka ingin membangun industri komponen lokal panel surya dan baterai, ternyata arah pemerintah masih berkutat di instalasi pembangkit batu bara dan teknologi yang mahal. Ada ketidakpastian dari sisi investasi yang membuat daya saing Indonesia tertinggal,” tuturnya.
PLN Wajib Jalankan RUPTL
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan dokumen ketenagalistrikan itu bakal menjadi pedoman investasi PLN sampai 2034 mendatang.
“PLN wajib menjalankan apa yang menjadi keputusan yang kita godok bareng-bareng, lokasi semuanya sudah jelas di mana, kabupaten apa dan tahun berapa dibangun,” kata Bahlil saat seremoni pengesahan RUPTL PLN di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Lewat dokumen RUPTL terbaru itu, PLN bakal menambah kapasitas listrik terpasang mencapai 69,5 GW pada periode 2025 sampai dengan 2034.
Adapun, sebagian besar kapasitas setrum itu berasal dari pembangkit EBT mencapai 42,6 GW, sekitar 61% dari keseluruhan rencana kapasitas terpasang.
Sementara itu, PLN memiliki ruang sebesar 16,6 GW untuk menambah kapasistas listrik dari pembangkit fosil. Alokasi pembangkit fosil itu mengambil porsi mencapai 24% dari total kapasitas pembangkit dalam dokumen RUPTL tersebut.
Di sisi lain, PLN bakal ikut mendorong investasi pada kapasitas penyimpinan listrik atau storage mencapai 10,3 GW selama 10 tahun mendatang.
“Sebenarnya gas ini bukan lagi fosil an sich ya dia setengah, di Eropa saja masih batu bara kok di Turki saja masih ada batu bara, kita saja yang kekinian,” kata Bahlil.
Menurut hitung-hitungan PLN, peluang investasi untuk pembangkit selama 10 tahun mendatang mencapai Rp2.133,7 triliun, sekitar 73% dialokasikan untuk pengembang swasta atau independent power producer (IPP).
Perinciannya, alokasi investasi untuk IPP sebanyak Rp1.566,1 triliun dengan porsi pembangkit EBT sebesar Rp1.341,8 triliun dan non EBT mencapai Rp224,3 triliun.
Sementara itu, porsi investasi pembangkit PLN mencapai Rp567,6 triliun. Dari alokasi itu, rencana investasi PLN sebesar Rp340,6 triliun untuk pembangkit EBT, dan sisanya Rp227 triliun untuk pembangkit non EBT.
-- Dengan asistensi Sultan Ibnu Affan
(naw)
