Dinamika Global
Fathul menuturkan alasan mundurnya LGES dari Proyek Titan merupakan refleksi dari dinamika industri EV global yang harus dijawab dengan kebijakan hilirisasi yang lebih matang.
Dalam hal ini, peran aktif Satgas Percepatan Hilirisasi serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dinilai krusial untuk memperkuat ekosistem kebijakan serta menarik investasi strategis yang berkelanjutan.
Proyek Titan yang rencananya mencakup seluruh rantai pasok—dari pengolahan nikel, produksi prekursor, katoda, hingga sel baterai—ini dinilai dapat menunda ambisi Indonesia menjadi hub baterai global.
Keputusan hengkang tersebut disinyalir dipicu oleh faktor eksternal seperti perlambatan permintaan EV dunia (EV chasm) dan perubahan strategi korporasi LGES.
Menurutnya, keputusan LGES untuk mundur dari komitmen investasi senilai US$7,7 miliar itu (sekitar Rp129,84 triliun asumsi kurs saat ini) menjadi pengingat bahwa Indonesia tak boleh bergantung pada satu mitra.
Daya tawar dan kebijakan hilirisasi harus diperkuat dengan kemandirian investasi dari dalam negeri dan menggandeng negara mitra lainnya seperti AS dan Eropa.
“Di sinilah Kementerian Investasi dan Hilirisasi perlu mengambil peran lebih agresif dalam membuka kanal kerja sama baru, sementara Satgas Hilirisasi memastikan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi hambatan struktural," tutur Fathul.
Mimpi Terancam
Di sisi lain, dampak dari pembatalan proyek Titan yang merupakan kolaborasi LGES dengan IBC berpotensi menunda target produksi baterai EV berbasis nikel dalam negeri. Proyek ini sebelumnya diharapkan menjadi tulang punggung pengembangan ekosistem baterai nasional.
Selain itu, mundurnya LGES berisiko menunda juga transfer teknologi pengolahan nikel menjadi bahan baterai berkualitas tinggi. Kemampuan mengolah prekursor dan katoda padahal merupakan kunci peningkatan nilai tambah mineral.
"Kehilangan kesempatan alih teknologi di sektor bernilai tinggi ini bisa memperlebar ketergantungan kita pada impor," ujar Fathul.
Untuk mengantisipasi dampak jangka panjang dari batalnya investasi LGES, Fathul menyebut Aspebindo merekomendasikan lima langkah strategis.
Pertama, diversifikasi mitra investasi dengan menjajaki kembali perusahaan AS dan Eropa seperti Tesla, Eramet, dan Bosch dengan insentif fiskal dan dukungan kebijakan yang lebih menarik.
Pemerintah juga perlu merancang paket insentif khusus untuk menarik pemain global dan memastikan kesiapan rantai pasok lokal.
Kedua, penyederhanaan regulasi termasuk penyediaan lahan, izin lingkungan, dan percepatan perizinan pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan program ease of doing investment atau kemudahan berusaha yang sedang digenjot Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta nasional juga perlu diintensifkan.
"IBC harus lebih agresif membentuk joint venture dengan menggandeng swasta nasional besar, untuk teknologi dan IP rights-nya dapat dibeli dengan dana patungan tersebut," ujar Fathul.
Selain itu, Aspebindo juga mengusulkan agar ada alokasi anggaran khusus atau dedicated budget allocation untuk percepatan hilirisasi sebesar 20% dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batu bara (minerba) yang nilainya dapat mencapai Rp37 triliun hingga Rp40 triliun per tahun setelah kenaikan royalti pada April 2025.
Alokasi ini dinilai perlu dikawal oleh Satgas Hilirisasi untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran seperti pengembangan teknologi dan infrastruktur.
Keempat, kelebihan pasokan listrik dari program 35.000 MW diusulkan agar dialokasikan untuk kawasan industri baterai dengan tarif spesial.
Kelima, diplomasi perdagangan harus dioptimalkan untuk merespons tarif impor baterai AS sebesar 32%.
"Kita bisa tawarkan paket investasi hijau berbasis nikel dalam negosiasi bilateral,” imbuhnya.
Meski kehilangan investor di proyek strategis Titan, Fathul menegaskan hilirisasi nikel tetap menjadi prioritas karena komoditas andalan RI tersebut masih cukup menjanjikan. Dia menyebut pemerintah perlu konsisten dalam mengambil kebijakan dan kemandirian teknologi.
Menurutnya, batalnya investasi LGES tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sekaligus peluang menarik investor dengan proporsi nilai yang lebih kuat.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menuturkan LGES belakangan memang tidak menunjukkan komitmen untuk menjalankan rencana investasi penghiliran bijih nikel hingga baterai EV itu bersama IBC.
“Dia sebetulnya niat enggak sih mau investasi di sini? Kalau misalnya dia enggak niat, ya sudah. Ya memang dari awal enggak ada niat berarti,” ujarnya ditemui di kantor Kementerian ESDM, Senin (21/4/2025).
Tri beralasan sejumlah lini waktu pengerjaan Proyek Titan ternyata meleset dari perjanjian yang disepakati oleh LGES. Bahkan, perusahaan Korea Selatan itu tidak kunjung melakukan groundbreaking.
Akan tetapi, Tri menegaskan, keputusan LGES untuk mundur dari proyek Titan tidak bakal menggeser peta jalan hilirisasi bijih nikel di dalam negeri.
Hengkangnya LGES dari proyek yang dikenal dengan kode Proyek Titan itu diumumkan perusahaan asal Korea Selatan tersebut pada Jumat (18/4/2025), mengutip alasan “perubahan kondisi pasar” sebagai faktor utama di balik keputusan mereka.
“Setelah mempertimbangkan dengan saksama lanskap pasar EV global yang terus berkembang, kami telah memutuskan bahwa proyek khusus ini tidak lagi sejalan dengan prioritas strategis kami,” ujar juru bicara LGES melalui pernyataan resmi, dikutip Senin (21/4/2025).
Meski mundur dari Proyek Titan, LG Energy Solution mengklarifikasi bahwa operasi mereka yang ada di Indonesia akan terus berlanjut tanpa terpengaruh.
Proyek Omega, atau pabrik baterai Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, usaha patungan dengan Hyundai Motor Group yang didirikan pada 2022, dipastikan akan mempertahankan jadwal produksinya.
"Komitmen kami terhadap Indonesia tetap kuat melalui operasi kami yang mapan," kata juru bicara LG. "Kami mengambil pendekatan yang lebih selektif terhadap investasi di lingkungan pasar saat ini, dengan berfokus pada fasilitas dengan potensi produksi langsung daripada proyek pengembangan jangka panjang."
(wdh)
